Bagian Organisasi Kutai Timur Konsultasi dan Koordinasi SAKIP-LKjIP di Biro Organisasi Provinsi Kaltim

Samarinda, 08 Agustus 2025 – Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait sinergitas pembinaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Biro Organisasi Kantor Gubernur Kalimantan Timur ini dihadiri oleh perwakilan Bagian Organisasi Pemkab Kutai Timur, dan dipandu oleh pejabat yang menangani LKjIP dan SAKIP, evaluasi kinerja, serta pengembangan tata kelola organisasi.

Konsultasi ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan program pembinaan, serta memperkuat koordinasi antarunit dalam rangka implementasi PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penjelasan regulasi tersebut, ditegaskan bahwa keberhasilan implementasi SAKIP dan penyusunan LKjIP yang berkualitas memerlukan kolaborasi erat antara Bagian Organisasi, Inspektorat, dan perangkat daerah.

“Sinergitas bukan hanya formalitas, tetapi menjadi kunci dalam membangun budaya kinerja yang berorientasi pada hasil, efisien, dan transparan,” ujar perwakilan Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur.

Selain pembahasan teknis penyusunan LKjIP, pertemuan juga mengulas hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, kendala yang dihadapi perangkat daerah, serta strategi perbaikan yang akan ditempuh pada tahun berjalan. Peserta mendapatkan panduan terbaru terkait indikator kinerja utama, pengukuran capaian, dan penyusunan laporan berbasis hasil (outcome based).

Melalui kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah mampu meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sehingga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Bagian Organisasi menegaskan komitmennya untuk melakukan pembinaan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat evaluasi tahunan, tetapi juga melalui pendampingan sepanjang tahun.

Konsultasi ini menekankan pentingnya komitmen bersama untuk memperkuat integrasi data kinerja, meningkatkan kualitas evaluasi internal, serta mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, efektif, dan berorientasi hasil.