Bagian Organisasi Setkab Kutai Timur Ikuti SAPA ORTALA Kemendagri, Perkuat Penyusunan Anjab dan ABK yang Akurat dan Terukur

Kutai Timur – Dalam upaya meningkatkan kualitas penataan sumber daya manusia aparatur yang lebih efektif dan berbasis data, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur mengikuti kegiatan SAPA ORTALA yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini mengangkat tema “Optimalisasi Kinerja Organisasi melalui Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang Akurat dan Terukur.” Forum ini menjadi wadah pembinaan dan penguatan kapasitas bagi pengelola organisasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kebutuhan SDM yang tepat dan rasional.

Acara dibuka dengan keynote speech oleh Dian Andy Permana, M.Si, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri. Dalam arahannya disampaikan bahwa Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun organisasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Perencanaan kebutuhan SDM yang akurat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja dan pelayanan publik.

Materi teknis disampaikan oleh Raymond Hadisubrata, HR Management and Organization Expert, serta Annisa Fazra, HR and Organization Consultant. Kedua narasumber memaparkan praktik terbaik dalam penyusunan Anjab dan ABK, mulai dari teknik perumusan tugas yang jelas dan terukur, metode penghitungan beban kerja yang objektif, hingga pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan pegawai dan penataan organisasi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Cut Shanti Syahfitri, S.STP., M.Si selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana berlangsung interaktif, dengan penekanan pada pentingnya keselarasan antara struktur organisasi, uraian jabatan, dan distribusi beban kerja agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan produktif.

Keikutsertaan Bagian Organisasi Setkab Kutai Timur dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan dan manajemen ASN yang berbasis data, bukan asumsi. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan dalam pemutakhiran Anjab dan ABK di lingkungan perangkat daerah, sehingga perencanaan kebutuhan pegawai dapat dilakukan secara lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kondisi riil organisasi.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong terwujudnya organisasi yang lebih efektif, produktif, dan siap menghadapi tantangan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Read More

Bagian Organisasi Setda Kutai Timur Ikuti FGD Verifikasi Indeks Kelembagaan dan Sosialisasi Permendagri 18 Tahun 2025

    Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Verifikasi Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan penataan kelembagaan perangkat daerah. (20/02/2026)

    Dalam forum tersebut disampaikan bahwa penataan kelembagaan bertujuan menghadirkan organisasi perangkat daerah yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Penataan diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis yang transparan, partisipatif, serta berbasis e-government, sehingga efektivitas organisasi meningkat dan potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.

    Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta jajaran Kemendagri sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan penataan kelembagaan perangkat daerah.

    Dalam undangan yang disampaikan, Kemendagri menegaskan bahwa penataan kelembagaan bertujuan menghadirkan organisasi perangkat daerah yang dinamis dan adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Penataan tersebut diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis yang transparan, partisipatif, serta berbasis e-government, sehingga efektivitas organisasi semakin meningkat dan tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.

    FGD ini secara khusus pada sesi pertama membahas verifikasi hasil penilaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai instrumen untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur perangkat daerah dengan beban kerja serta kebutuhan pelayanan publik.

    Kehadiran Bagian Organisasi Setda Kutai Timur dalam forum ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung kebijakan nasional di bidang penataan kelembagaan, sekaligus sebagai upaya memastikan struktur organisasi perangkat daerah tetap selaras dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil evaluasi indeks kelembagaan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kinerja organisasi, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

    Selain verifikasi Indeks Kelembagaan, pada sesi kedua kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Evan Fardianto, ST, MAB, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Dit. MPBK), Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Materi yang disampaikan berfokus pada Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

    Dalam paparannya dijelaskan bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya guna menyelaraskan kelembagaan BPBD dengan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sekaligus memperkuat peran BPBD sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat. 

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain:

• Kewajiban pembentukan BPBD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

• Penegasan bahwa BPBD tetap berbentuk Badan, namun menjalankan fungsi operasional penanggulangan bencana.

• Penyesuaian tipologi kelembagaan (Tipe A, B, dan C) berdasarkan beban kerja dan risiko bencana.

• Penguatan eselonering Kepala BPBD kabupaten/kota menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan komando.

• Penegasan fungsi BPBD dalam pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

    Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan BPBD sebagai perangkat daerah tersendiri menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.

    Partisipasi Bagian Organisasi Setda Kutai Timur dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kelembagaan agar tetap tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penguatan tata kelola organisasi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (@org2)

Read More

Pemkab Kutai Timur Tindak Lanjuti Kebijakan Nasional, Lakukan Penyesuaian Jabatan Penyuluh Pertanian

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penyesuaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen daerah dalam memastikan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut dihadiri oleh unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Organisasi Setkab Kutai Timur.

Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut Surat Kementerian Pertanian serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhitung mulai 4 Februari 2026, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertutup dan hanya dapat diduduki oleh ASN di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih terdapat dua ASN yang berstatus sebagai Penyuluh Pertanian, yang merupakan hasil penyetaraan jabatan pada tahun 2021. Keberadaan jabatan tersebut perlu segera disesuaikan agar selaras dengan regulasi terbaru dan menghindari potensi permasalahan administratif di kemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian Bagian Organisasi melalui analisis jabatan serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi, rapat menyepakati untuk melakukan pengalihan jabatan terhadap kedua ASN dimaksud ke dalam jabatan pelaksana yang sesuai, yaitu Penelaah Teknis Kebijakan.

Sekretaris Daerah dalam arahannya menegaskan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga tertib administrasi, kepastian status kepegawaian, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, BKPSDM diminta segera memproses penyesuaian administrasi kepegawaian dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penempatan dan penugasan ASN yang bersangkutan.

Dengan jumlah ASN terdampak yang sangat terbatas, penyesuaian ini diharapkan dapat berjalan cepat dan lancar tanpa mengganggu kinerja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola manajemen ASN yang profesional, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Read More

Pemkab Kutai Timur Bahas Penyesuaian Evaluasi Jabatan BRIDA

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan rapat tindak lanjut pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026. Rapat tersebut sekaligus membahas penyesuaian hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Rapat dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Ruang Penataan Organisasi Lantai 3 Kantor Bupati Kutai Timur, dan dihadiri oleh perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pembahasan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah, guna memastikan keselarasan antara struktur organisasi, jabatan, dan pejabat yang telah dilantik, sekaligus mencabut Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang BRIDA.

Dalam rapat tersebut, dilakukan penyamaan persepsi terkait perlunya penyesuaian Evaluasi Jabatan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung tertib administrasi, efektivitas organisasi, serta penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai tindak lanjut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah akan mengoordinasikan penyempurnaan dokumen Evaluasi Jabatan BRIDA dengan melibatkan perangkat daerah terkait, guna memastikan hasil penataan kelembagaan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang adaptif, profesional, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Read More

Bagian Organisasi Setda Kutai Timur Laksanakan Rapat Kerja Penyusunan Program Penataan Organisasi Tahun 2026

Dalam rangka mengawali pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan rapat kerja penyusunan program dan kegiatan penataan organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Rapat kerja ini difokuskan pada penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah, termasuk penyusunan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), evaluasi kelembagaan dan UPTD, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, serta penyusunan standar kompetensi jabatan dan kajian akademik penataan organisasi.

Pada substansi pelayanan publik dan tata laksana, direncanakan kegiatan penyusunan dan fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik, serta koordinasi inovasi pelayanan publik. Sementara itu, pada substansi kinerja dan reformasi birokrasi, dipersiapkan kegiatan fasilitasi SAKIP, penyusunan LKjIP, pemutakhiran road map reformasi birokrasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kinerja.

Seluruh rencana kegiatan Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Rencana Anggaran Kas (RAK) sesuai ketentuan dan persentase alokasi per triwulan yang ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Kutai Timur melalui surat edarannya. Penyesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan program dan pengelolaan kas daerah.

"Dengan dilaksanakannya rapat kerja ini, diharapkan seluruh program penataan organisasi Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel serta mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur" terang Kabag Organisasi Herwin SE.

Read More

Pemkab Kutai Timur Gelar Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) 2025 bersama Tim Verifikasi Pemprov Kaltim, Dorong Peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Periode Penilaian Tahun 2025 pada Kamis, 11 Desember 2025, di Ruang Damar Lantai 2 Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta. Kegiatan yang melibatkan 54 perangkat daerah ini merupakan bagian dari agenda pembinaan dan peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah sekaligus tindak lanjut evaluasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Acara diawali dengan doa yang dipimpin Ustadz Muhammad Abdan, S.Pd., sebagai bentuk harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan kelembagaan daerah.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kutai Timur, Herwin, S.E., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan KOD Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi mekanisme evaluatif yang mendorong setiap perangkat daerah untuk mengukur tingkat efektivitas, inovasi, dan konsistensi pelaksanaan tata kelola organisasi. Ia menegaskan bahwa tahun 2024 Kutai Timur memperoleh skor 38,00 dengan kategori “Tinggi”, dan melalui kerja kolektif seluruh perangkat daerah, diharapkan nilai tersebut dapat ditingkatkan menjadi kategori “Sangat Tinggi” pada penilaian 2025. Menurutnya, kesungguhan perangkat daerah dalam menyiapkan bukti dukung pada seluruh variabel sangat menentukan peningkatan kualitas kelembagaan.

Pada sesi berikutnya, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Iwan Setiawan, S.Sos., M.AP., memberikan pemaparan teknis terkait mekanisme penilaian KOD. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa KOD merupakan instrumen strategis dalam pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini tidak hanya meninjau keberadaan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan efektif melalui implementasi struktur organisasi, tata laksana, manajemen SDM, perencanaan kinerja, inovasi, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, manajemen risiko, budaya kerja, hingga capaian kinerja organisasi. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa hasil KOD kini turut menjadi variabel dalam proses persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga perangkat daerah dituntut untuk menunjukkan bukti nyata dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian melakukan verifikasi dokumen perangkat daerah melalui dua sesi. Peserta dari setiap perangkat daerah diminta memberikan penjelasan dan memastikan kesesuaian bukti dukung dengan variabel penilaian yang ditetapkan. Proses verifikasi berlangsung intensif dan terukur, menggambarkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam memastikan objektivitas penilaian. Berdasarkan hasil sementara, beberapa perangkat daerah menunjukkan peningkatan signifikan terutama dalam aspek tata laksana dan penyajian dokumen pelayanan publik. Namun, Kepala Biro Organisasi mencatat bahwa penguatan masih diperlukan pada aspek inovasi daerah, manajemen risiko, dan integrasi perencanaan serta pengukuran kinerja agar Kutai Timur dapat melangkah lebih jauh menuju kategori “Sangat Tinggi”.

Penilaian KOD sendiri mengukur tingkat kematangan organisasi melalui 11 variabel kunci, mencakup struktur organisasi; prosedur dan tata laksana; manajemen sumber daya aparatur; perencanaan kinerja; pengukuran dan evaluasi kinerja; inovasi organisasi; pelayanan publik; pengelolaan data dan sistem informasi; manajemen risiko dan pengendalian internal; budaya kerja; serta dampak kinerja organisasi. Skor KOD kemudian dikategorikan menjadi empat tingkat, yaitu Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Dengan skor 38,00 pada tahun 2024, Kutai Timur berada pada kategori Tinggi, dengan peluang besar menuju kategori “Sangat Tinggi” apabila seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas tata kelola.

Kegiatan ditutup setelah seluruh rangkaian penilaian selesai dilaksanakan. Dalam penutupnya, Kepala Bagian Organisasi Setda Kutai Timur menegaskan bahwa keberhasilan penilaian bukan hanya tentang peningkatan skor, tetapi lebih kepada peningkatan kedewasaan organisasi dalam bekerja, melayani masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan membawa hasil yang terukur. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur menambahkan bahwa Kutai Timur memiliki potensi besar untuk meningkatkan kategori penilaian KOD tahun ini apabila mampu memperkuat keterpaduan dokumen, memperluas inovasi, dan menunjukkan konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas organisasi, meningkatkan kapabilitas perangkat daerah, dan memastikan bahwa hasil penilaian KOD dapat menjadi fondasi penguatan implementasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 16.00 Wita ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk membawa Kutai Timur mencapai kategori “Sangat Tinggi” pada Kematangan Organisasi Daerah Tahun 2025.

Read More