Pemkab Kutai Timur Gelar Rapat Koordinasi Skoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2026

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Skoring Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Fungsi Pendukung, dan Fungsi Penunjang pada Perangkat Daerah, Selasa (5/5/2026), di Ruang Tempudau Kantor Bupati Kutai Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8.1/1936/B.ORG-I tanggal 27 April 2026 tentang monitoring dan evaluasi skoring penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa kehadiran perangkat daerah memiliki peran penting terhadap kualitas pelayanan dan keberhasilan pembangunan daerah, sehingga diperlukan langkah evaluatif melalui skoring guna memperoleh gambaran intensitas urusan dan beban kerja perangkat daerah sebagai dasar penataan kelembagaan .

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Sekretaris Perangkat Daerah serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, sebagai ujung tombak dalam pengelolaan data dan administrasi organisasi.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur yang diwakili oleh Kepala Bagian Organisasi. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pelaksanaan skoring merupakan bagian penting dari upaya reformasi birokrasi dan penataan kelembagaan yang berbasis kebutuhan riil daerah, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

Sebelum pembukaan, Tim Pelaksana Kegiatan Bagian Organisasi menyampaikan laporan kegiatan yang menegaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan skoring adalah untuk menghimpun data yang akurat sebagai dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, sinergis, dan harmonis. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Dalam sesi pemaparan materi, Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah menjelaskan bahwa skoring penyelenggaraan urusan pemerintahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disampaikan bahwa pemetaan urusan pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai beban kerja.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa metode skoring menggunakan dua komponen utama, yakni variabel umum yang meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, dan kapasitas APBD, serta variabel teknis yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing urusan pemerintahan. Kombinasi kedua variabel tersebut akan menentukan klasifikasi tipe perangkat daerah, yaitu tipe A, B, atau C berdasarkan tingkat beban kerja.

Narasumber juga menekankan bahwa seluruh perangkat daerah wajib melakukan skoring secara mandiri dengan koordinasi sekretaris perangkat daerah, serta melengkapi setiap data dengan dokumen pendukung (evidence) yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil skoring tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Bagian Organisasi dan menjadi bahan laporan kepada pimpinan dalam rangka penataan kelembagaan ke depan .

Diskusi berlangsung interaktif dengan fokus pada pendalaman variabel teknis yang menjadi komponen krusial dalam menentukan tingkat beban kerja perangkat daerah. Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan dan berbagai kendala teknis di lapangan, khususnya terkait penyesuaian indikator dengan kondisi riil masing-masing perangkat daerah.

Dalam kegiatan ini, Inspektorat Kabupaten Kutai Timur turut berperan aktif tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas proses skoring. Inspektorat memberikan penguatan terhadap mekanisme verifikasi data, pendampingan dalam penyusunan evidence, serta arahan teknis agar setiap perangkat daerah dapat menyajikan data yang valid, konsisten, dan dapat diaudit. Peran ini menjadi penting untuk menjamin bahwa hasil skoring benar-benar mencerminkan kondisi riil penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Pada akhir sesi, Irbansus Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Faukur Rozaq, menyampaikan closing statement yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dan validitas data dalam proses skoring. Inspektorat mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memastikan bahwa data yang disampaikan telah diverifikasi secara internal dan didukung evidence yang kuat, sehingga hasil skoring dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan kemudian ditutup oleh Kepala Bagian Organisasi Herwin SE dengan harapan agar seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil rapat melalui pengisian data secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, berbasis data, dan berorientasi pada kinerja, serta menghadirkan kelembagaan perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Read More

Bupati Kutai Timur Serahkan Penghargaan Kematangan Organisasi, Tegaskan Camat Wajib Ikut Penilaian

 

Sangatta, 4 Mei 2026 – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memanfaatkan momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 untuk menyerahkan Piagam Penghargaan atas capaian Indeks Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025 kepada perangkat daerah berprestasi.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Kutai Timur kepada tiga perangkat daerah dengan kategori Sangat Tinggi, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan Sangatta Utara.

Penilaian tersebut mengacu pada hasil evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8/1102/B.ORG-I/2026.

Selain tiga besar, sejumlah perangkat daerah lainnya juga masuk dalam kategori Sangat Tinggi, antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kecamatan Muara Bengkal.

Sementara itu, mayoritas perangkat daerah berada pada kategori Tinggi, disusul kategori Sedang dan Rendah, yang menjadi perhatian dalam pembinaan kelembagaan ke depan.

Dalam arahannya, Bupati Kutai Timur menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi pembinaan organisasi perangkat daerah.

“Ini bukan hanya penghargaan, tetapi alat ukur kinerja organisasi. Perangkat daerah yang sudah baik harus terus ditingkatkan, sementara yang masih rendah harus segera berbenah,” tegas Bupati.

Secara khusus, Bupati juga menyoroti masih adanya perangkat daerah yang belum mengikuti penilaian sehingga memperoleh nilai nol, yakni Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Muara Ancalong, Kecamatan Sandaran, dan Kecamatan Telen.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menerbitkan Surat Edaran Bupati yang menegaskan kewajiban seluruh perangkat daerah, khususnya kecamatan yang belum menyelesaikan penilaiannya, untuk berpartisipasi aktif dalam evaluasi kematangan organisasi pada periode berikutnya.

Penilaian tingkat kematangan organisasi sendiri merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas tata kelola kelembagaan, mencakup aspek struktur organisasi, tata laksana, proses bisnis, hingga budaya kerja.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya organisasi perangkat daerah yang efektif, akuntabel, dan adaptif dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Momentum Hardiknas 2026 pun dimaknai tidak hanya sebagai refleksi dunia pendidikan, tetapi juga sebagai penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan.

Read More

Pemkab Kutai Timur Gelar Rapat Penyesuaian Anjab dan ABK Satuan Pendidikan Daerah

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat pembahasan penyesuaian Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2026 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Pendidikan Daerah.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (28/04/2026) bertempat di Ruang Rapat Penataan Organisasi Lantai 3 Kantor Bupati ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur terkait implementasi regulasi baru tersebut. Dalam undangan yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa terdapat tantangan utama berupa belum sinkronnya antara regulasi kelembagaan yang baru dengan sistem pendukung manajemen kepegawaian. Kondisi ini berpotensi menghambat proses penyusunan Anjab dan ABK pada Satuan Pendidikan Daerah.

Melalui forum rapat ini, para peserta diminta untuk membawa data dukung terkait jabatan, kepegawaian, serta kebutuhan organisasi guna memastikan kesesuaian antara nomenklatur kelembagaan yang baru dengan kebutuhan riil di lapangan. Penyesuaian ini diharapkan mampu menghasilkan peta jabatan dan beban kerja yang lebih akurat, sehingga mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah, khususnya di sektor pendidikan.

Berdasarkan berita acara pelaksanaan kegiatan, rapat berlangsung dengan diskusi aktif antar perangkat daerah guna menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam proses penyesuaian Anjab dan ABK. Fokus utama pembahasan meliputi validasi struktur organisasi, keselarasan tugas dan fungsi, serta kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penataan kelembagaan yang adaptif dan berbasis kinerja. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan tata kelola Satuan Pendidikan Daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika regulasi dan pelayanan publik.

Read More

Pemkab Kutai Timur Dorong Optimalisasi UPTD sebagai Penggerak PAD dan Peningkatan Layanan Publik

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong penguatan peran Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai bagian dari strategi peningkatan kinerja pelayanan publik sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut mengemuka dalam keikutsertaan Pemkab Kutai Timur pada kegiatan Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional terkait penataan kelembagaan UPTD. Rabu, 15 April 2026.

Kegiatan yang diikuti secara daring ini menjadi momentum penting bagi daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dan kinerja UPTD. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa UPTD tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit teknis administratif, namun harus bertransformasi menjadi unit yang produktif, efisien, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD.

Transformasi UPTD: Dari Pelayanan ke Produktivitas

Berdasarkan hasil pembahasan, terdapat perubahan paradigma dalam pengelolaan UPTD, yaitu dari sekadar menjalankan fungsi pelayanan menuju peran strategis sebagai penggerak ekonomi daerah.

Beberapa sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan antara lain pengelolaan pasar, pengujian kendaraan bermotor, tempat pelelangan ikan (TPI), laboratorium layanan teknis, hingga pemanfaatan alat berat dan aset daerah.

Melalui optimalisasi tersebut, pemerintah daerah berpeluang meningkatkan PAD secara signifikan sekaligus mendorong efisiensi belanja daerah.

Evaluasi Menyeluruh dan Penetapan Prioritas

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah telah mendorong seluruh perangkat daerah untuk melakukan evaluasi terhadap UPTD yang berada di bawah kewenangannya.

Evaluasi tersebut mencakup aspek kelembagaan, kinerja layanan, potensi pendapatan, serta efisiensi operasional. Selain itu, dilakukan pula pemetaan terhadap UPTD yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai unit penghasil PAD maupun yang perlu dilakukan penataan lebih lanjut.

Dari hasil identifikasi awal, terdapat sejumlah UPTD prioritas yang akan menjadi fokus penguatan, khususnya pada sektor yang memiliki potensi pendapatan tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

Digitalisasi dan Tata Kelola Jadi Kunci

Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah penerapan digitalisasi layanan dan sistem retribusi. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah.

Selain itu, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi UPTD ke arah yang lebih modern dan profesional.

Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Upaya penataan dan optimalisasi UPTD ini juga sejalan dengan kebutuhan daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal di tengah dinamika kebijakan transfer pusat. Dengan pengelolaan yang tepat, UPTD diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan dan inovasi dalam pengelolaan kelembagaan, sehingga UPTD tidak hanya memberikan pelayanan yang berkualitas, tetapi juga mampu berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Read More

Wujudkan SDM Aparatur yang Tepat dan Terukur, Pemkab Kutai Timur Perkuat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja lewat SAPA ORTALA KEMENDAGRI

Kutai Timur – Dalam upaya meningkatkan kualitas penataan sumber daya manusia aparatur yang lebih efektif dan berbasis data, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur mengikuti kegiatan SAPA ORTALA yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini mengangkat tema “Optimalisasi Kinerja Organisasi melalui Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang Akurat dan Terukur.” Forum ini menjadi wadah pembinaan dan penguatan kapasitas bagi pengelola organisasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kebutuhan SDM yang tepat dan rasional.

Acara dibuka dengan keynote speech oleh Dian Andy Permana, M.Si, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri. Dalam arahannya disampaikan bahwa Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun organisasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Perencanaan kebutuhan SDM yang akurat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja dan pelayanan publik.

Materi teknis disampaikan oleh Raymond Hadisubrata, HR Management and Organization Expert, serta Annisa Fazra, HR and Organization Consultant. Kedua narasumber memaparkan praktik terbaik dalam penyusunan Anjab dan ABK, mulai dari teknik perumusan tugas yang jelas dan terukur, metode penghitungan beban kerja yang objektif, hingga pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan pegawai dan penataan organisasi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Cut Shanti Syahfitri, S.STP., M.Si selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana berlangsung interaktif, dengan penekanan pada pentingnya keselarasan antara struktur organisasi, uraian jabatan, dan distribusi beban kerja agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan produktif.

Keikutsertaan Bagian Organisasi Setkab Kutai Timur dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan dan manajemen ASN yang berbasis data, bukan asumsi. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan dalam pemutakhiran Anjab dan ABK di lingkungan perangkat daerah, sehingga perencanaan kebutuhan pegawai dapat dilakukan secara lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kondisi riil organisasi.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong terwujudnya organisasi yang lebih efektif, produktif, dan siap menghadapi tantangan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Read More

Bagian Organisasi Setda Kutai Timur Ikuti FGD Verifikasi Indeks Kelembagaan dan Sosialisasi Permendagri 18 Tahun 2025

    Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Verifikasi Hasil Penilaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah secara virtual. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan penataan kelembagaan perangkat daerah. (20/02/2026)

    Dalam forum tersebut disampaikan bahwa penataan kelembagaan bertujuan menghadirkan organisasi perangkat daerah yang dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Penataan diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis yang transparan, partisipatif, serta berbasis e-government, sehingga efektivitas organisasi meningkat dan potensi tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.

    Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta jajaran Kemendagri sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penguatan penataan kelembagaan perangkat daerah.

    Dalam undangan yang disampaikan, Kemendagri menegaskan bahwa penataan kelembagaan bertujuan menghadirkan organisasi perangkat daerah yang dinamis dan adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Penataan tersebut diarahkan pada penyederhanaan proses bisnis yang transparan, partisipatif, serta berbasis e-government, sehingga efektivitas organisasi semakin meningkat dan tumpang tindih kewenangan dapat diminimalkan.

    FGD ini secara khusus pada sesi pertama membahas verifikasi hasil penilaian Indeks Kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai instrumen untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian struktur perangkat daerah dengan beban kerja serta kebutuhan pelayanan publik.

    Kehadiran Bagian Organisasi Setda Kutai Timur dalam forum ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung kebijakan nasional di bidang penataan kelembagaan, sekaligus sebagai upaya memastikan struktur organisasi perangkat daerah tetap selaras dengan prinsip tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan hasil evaluasi indeks kelembagaan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kinerja organisasi, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kutai Timur.

    Selain verifikasi Indeks Kelembagaan, pada sesi kedua kegiatan juga diisi dengan pemaparan materi oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Evan Fardianto, ST, MAB, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (Dit. MPBK), Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Materi yang disampaikan berfokus pada Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 

    Dalam paparannya dijelaskan bahwa Permendagri Nomor 18 Tahun 2025 merupakan penyempurnaan kebijakan sebelumnya guna menyelaraskan kelembagaan BPBD dengan ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sekaligus memperkuat peran BPBD sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan suburusan bencana dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat. 

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian antara lain:

• Kewajiban pembentukan BPBD pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

• Penegasan bahwa BPBD tetap berbentuk Badan, namun menjalankan fungsi operasional penanggulangan bencana.

• Penyesuaian tipologi kelembagaan (Tipe A, B, dan C) berdasarkan beban kerja dan risiko bencana.

• Penguatan eselonering Kepala BPBD kabupaten/kota menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b) untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan komando.

• Penegasan fungsi BPBD dalam pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

    Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan BPBD sebagai perangkat daerah tersendiri menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana serta selaras dengan arah kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2025.

    Partisipasi Bagian Organisasi Setda Kutai Timur dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan penyesuaian dan penyempurnaan kelembagaan agar tetap tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses. Hasil kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan penguatan tata kelola organisasi perangkat daerah, khususnya dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (@org2)

Read More

Pemkab Kutai Timur Tindak Lanjuti Kebijakan Nasional, Lakukan Penyesuaian Jabatan Penyuluh Pertanian

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penyesuaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen daerah dalam memastikan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut dihadiri oleh unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Organisasi Setkab Kutai Timur.

Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut Surat Kementerian Pertanian serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhitung mulai 4 Februari 2026, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertutup dan hanya dapat diduduki oleh ASN di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih terdapat dua ASN yang berstatus sebagai Penyuluh Pertanian, yang merupakan hasil penyetaraan jabatan pada tahun 2021. Keberadaan jabatan tersebut perlu segera disesuaikan agar selaras dengan regulasi terbaru dan menghindari potensi permasalahan administratif di kemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian Bagian Organisasi melalui analisis jabatan serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi, rapat menyepakati untuk melakukan pengalihan jabatan terhadap kedua ASN dimaksud ke dalam jabatan pelaksana yang sesuai, yaitu Penelaah Teknis Kebijakan.

Sekretaris Daerah dalam arahannya menegaskan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga tertib administrasi, kepastian status kepegawaian, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, BKPSDM diminta segera memproses penyesuaian administrasi kepegawaian dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penempatan dan penugasan ASN yang bersangkutan.

Dengan jumlah ASN terdampak yang sangat terbatas, penyesuaian ini diharapkan dapat berjalan cepat dan lancar tanpa mengganggu kinerja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola manajemen ASN yang profesional, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Read More

Pemkab Kutai Timur Bahas Penyesuaian Evaluasi Jabatan BRIDA

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan rapat tindak lanjut pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026. Rapat tersebut sekaligus membahas penyesuaian hasil Evaluasi Jabatan (Evjab) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Rapat dilaksanakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Ruang Penataan Organisasi Lantai 3 Kantor Bupati Kutai Timur, dan dihadiri oleh perwakilan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pembahasan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah, guna memastikan keselarasan antara struktur organisasi, jabatan, dan pejabat yang telah dilantik, sekaligus mencabut Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang BRIDA.

Dalam rapat tersebut, dilakukan penyamaan persepsi terkait perlunya penyesuaian Evaluasi Jabatan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung tertib administrasi, efektivitas organisasi, serta penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai tindak lanjut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah akan mengoordinasikan penyempurnaan dokumen Evaluasi Jabatan BRIDA dengan melibatkan perangkat daerah terkait, guna memastikan hasil penataan kelembagaan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi pemerintahan yang adaptif, profesional, dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Read More

Bagian Organisasi Setda Kutai Timur Laksanakan Rapat Kerja Penyusunan Program Penataan Organisasi Tahun 2026

Dalam rangka mengawali pelaksanaan Tahun Anggaran 2026, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur melaksanakan rapat kerja penyusunan program dan kegiatan penataan organisasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Rapat kerja ini difokuskan pada penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian kebijakan daerah, termasuk penyusunan dan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), evaluasi kelembagaan dan UPTD, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, serta penyusunan standar kompetensi jabatan dan kajian akademik penataan organisasi.

Pada substansi pelayanan publik dan tata laksana, direncanakan kegiatan penyusunan dan fasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik, serta koordinasi inovasi pelayanan publik. Sementara itu, pada substansi kinerja dan reformasi birokrasi, dipersiapkan kegiatan fasilitasi SAKIP, penyusunan LKjIP, pemutakhiran road map reformasi birokrasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan peningkatan kinerja.

Seluruh rencana kegiatan Tahun 2026 disusun dengan mempedomani Rencana Anggaran Kas (RAK) sesuai ketentuan dan persentase alokasi per triwulan yang ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Kutai Timur melalui surat edarannya. Penyesuaian tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan program dan pengelolaan kas daerah.

"Dengan dilaksanakannya rapat kerja ini, diharapkan seluruh program penataan organisasi Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan akuntabel serta mendukung pencapaian sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur" terang Kabag Organisasi Herwin SE.

Read More

Pemkab Kutai Timur Gelar Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) 2025 bersama Tim Verifikasi Pemprov Kaltim, Dorong Peningkatan Tata Kelola Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah menyelenggarakan Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Periode Penilaian Tahun 2025 pada Kamis, 11 Desember 2025, di Ruang Damar Lantai 2 Gedung Serbaguna Bukit Pelangi Sangatta. Kegiatan yang melibatkan 54 perangkat daerah ini merupakan bagian dari agenda pembinaan dan peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah sekaligus tindak lanjut evaluasi hasil penilaian tahun sebelumnya. Acara diawali dengan doa yang dipimpin Ustadz Muhammad Abdan, S.Pd., sebagai bentuk harapan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan kelembagaan daerah.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kutai Timur, Herwin, S.E., dalam laporannya menyampaikan bahwa pelaksanaan KOD Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi mekanisme evaluatif yang mendorong setiap perangkat daerah untuk mengukur tingkat efektivitas, inovasi, dan konsistensi pelaksanaan tata kelola organisasi. Ia menegaskan bahwa tahun 2024 Kutai Timur memperoleh skor 38,00 dengan kategori “Tinggi”, dan melalui kerja kolektif seluruh perangkat daerah, diharapkan nilai tersebut dapat ditingkatkan menjadi kategori “Sangat Tinggi” pada penilaian 2025. Menurutnya, kesungguhan perangkat daerah dalam menyiapkan bukti dukung pada seluruh variabel sangat menentukan peningkatan kualitas kelembagaan.

Pada sesi berikutnya, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Iwan Setiawan, S.Sos., M.AP., memberikan pemaparan teknis terkait mekanisme penilaian KOD. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa KOD merupakan instrumen strategis dalam pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penilaian ini tidak hanya meninjau keberadaan dokumen, tetapi juga memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan efektif melalui implementasi struktur organisasi, tata laksana, manajemen SDM, perencanaan kinerja, inovasi, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, manajemen risiko, budaya kerja, hingga capaian kinerja organisasi. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa hasil KOD kini turut menjadi variabel dalam proses persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, sehingga perangkat daerah dituntut untuk menunjukkan bukti nyata dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Tim penilai dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kemudian melakukan verifikasi dokumen perangkat daerah melalui dua sesi. Peserta dari setiap perangkat daerah diminta memberikan penjelasan dan memastikan kesesuaian bukti dukung dengan variabel penilaian yang ditetapkan. Proses verifikasi berlangsung intensif dan terukur, menggambarkan komitmen kuat pemerintah provinsi dalam memastikan objektivitas penilaian. Berdasarkan hasil sementara, beberapa perangkat daerah menunjukkan peningkatan signifikan terutama dalam aspek tata laksana dan penyajian dokumen pelayanan publik. Namun, Kepala Biro Organisasi mencatat bahwa penguatan masih diperlukan pada aspek inovasi daerah, manajemen risiko, dan integrasi perencanaan serta pengukuran kinerja agar Kutai Timur dapat melangkah lebih jauh menuju kategori “Sangat Tinggi”.

Penilaian KOD sendiri mengukur tingkat kematangan organisasi melalui 11 variabel kunci, mencakup struktur organisasi; prosedur dan tata laksana; manajemen sumber daya aparatur; perencanaan kinerja; pengukuran dan evaluasi kinerja; inovasi organisasi; pelayanan publik; pengelolaan data dan sistem informasi; manajemen risiko dan pengendalian internal; budaya kerja; serta dampak kinerja organisasi. Skor KOD kemudian dikategorikan menjadi empat tingkat, yaitu Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Dengan skor 38,00 pada tahun 2024, Kutai Timur berada pada kategori Tinggi, dengan peluang besar menuju kategori “Sangat Tinggi” apabila seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas tata kelola.

Kegiatan ditutup setelah seluruh rangkaian penilaian selesai dilaksanakan. Dalam penutupnya, Kepala Bagian Organisasi Setda Kutai Timur menegaskan bahwa keberhasilan penilaian bukan hanya tentang peningkatan skor, tetapi lebih kepada peningkatan kedewasaan organisasi dalam bekerja, melayani masyarakat, dan memastikan bahwa setiap kebijakan membawa hasil yang terukur. Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Provinsi Kalimantan Timur menambahkan bahwa Kutai Timur memiliki potensi besar untuk meningkatkan kategori penilaian KOD tahun ini apabila mampu memperkuat keterpaduan dokumen, memperluas inovasi, dan menunjukkan konsistensi penerapan prinsip tata kelola yang baik.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas organisasi, meningkatkan kapabilitas perangkat daerah, dan memastikan bahwa hasil penilaian KOD dapat menjadi fondasi penguatan implementasi pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 16.00 Wita ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk membawa Kutai Timur mencapai kategori “Sangat Tinggi” pada Kematangan Organisasi Daerah Tahun 2025.

Read More