Pemkab Kutai Timur Matangkan Penataan Kelembagaan, Dorong Perangkat Daerah Lebih Efektif dan Proporsional

SANGATTA UTARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mematangkan kebijakan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Seminar Akhir Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berlangsung di Ruang Rapat Arau, Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Idham Cholid, M.Pd., mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi.

Seminar diawali dengan laporan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Herwin, S.E., yang menyampaikan perkembangan penyusunan Naskah Akademik sekaligus tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan seminar akhir.

Dalam laporannya, Herwin menjelaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, proporsional, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Ia menguraikan bahwa penyusunan Naskah Akademik telah melalui sejumlah tahapan, termasuk Seminar Awal pada 21 Oktober 2026 yang menjadi forum pembahasan awal dan penjaringan masukan dari perangkat daerah.

Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan pendalaman kajian oleh Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman, dengan mempertimbangkan kondisi kelembagaan yang berlaku, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta aspek teknis dan regulasi.

Melalui Seminar Akhir ini, Herwin berharap rekomendasi penataan kelembagaan dapat memperoleh validasi dan masukan akhir, sehingga dokumen yang dihasilkan memiliki dasar akademik dan pertimbangan kebijakan yang objektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sekda Tekankan Penataan Organisasi Berbasis Kebutuhan

Menyampaikan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Asisten Administrasi Umum Idham Cholid, M.Pd menegaskan bahwa penataan kelembagaan tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan struktur atau nomenklatur organisasi.

Lebih dari itu, penataan harus diarahkan untuk membangun perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta didukung sumber daya sesuai kebutuhan.

Dalam arahan tersebut, terdapat empat hal yang menjadi perhatian utama, yakni kesesuaian kelembagaan dengan kewenangan dan kebutuhan daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, kesiapan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, serta penguatan landasan hukum dan akademik setiap rekomendasi.

Penataan kelembagaan juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi dan skoring penyelenggaraan urusan pemerintahan, intensitas beban kerja, karakteristik wilayah, serta kebutuhan pelayanan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Selain itu, setiap perubahan organisasi perlu memperhitungkan konsekuensinya terhadap kebutuhan jabatan, distribusi ASN, kompetensi aparatur, pembiayaan, serta dukungan sarana dan prasarana.

Melalui arahan Sekretaris Daerah tersebut, seluruh perangkat daerah didorong memberikan masukan secara objektif dan berbasis data, dengan mengutamakan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Tim Ahli Paparkan Hasil Kajian dan Evaluasi Tipologi

Memasuki agenda utama, Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman, yang melibatkan Dr. Justina Ade Judiarni, S.E., M.M. dan Hary Setya Nugraha, S.H., M.H., memaparkan hasil kajian akademik mengenai penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur.

Kajian tersebut disusun sebagai landasan akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022.

Dalam paparannya, Tim Ahli menguraikan hasil evaluasi tipologi perangkat daerah berdasarkan kondisi objektif daerah dan perkembangan beban urusan pemerintahan.

Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dan empiris, dengan mempertimbangkan variabel umum berupa jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah, serta variabel teknis sesuai karakteristik masing-masing urusan pemerintahan.

Hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian tipologi sejumlah perangkat daerah agar susunan organisasi tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, hasil evaluasi tidak secara otomatis mengubah tipologi perangkat daerah. Penyesuaian kelembagaan tetap harus melalui tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masukan Perangkat Daerah Jadi Dasar Penyempurnaan

Seminar dilanjutkan dengan pembahasan dan tanggapan dari perangkat daerah terkait terhadap hasil kajian dan rekomendasi penataan kelembagaan.

Pembahasan mencakup kesesuaian pembagian urusan dan kewenangan, struktur dan tipologi organisasi, kebutuhan ASN, kemampuan keuangan daerah, efektivitas proses bisnis, serta keselarasan rekomendasi dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan regulasi.

Keterlibatan perangkat daerah dalam forum tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rekomendasi tidak hanya memenuhi aspek akademik dan hukum, tetapi juga realistis untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada akhir pembahasan, Kepala Bagian Organisasi Herwin menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang telah dibahas harus ditindaklanjuti secara konkret. Substansi yang masih memerlukan koreksi atau pendalaman harus dilengkapi dengan data, analisis, serta dasar hukum yang memadai.

Perangkat daerah terkait diharapkan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan, sementara Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman melakukan penyempurnaan akhir Naskah Akademik berdasarkan masukan hasil seminar.

Bagian Organisasi selanjutnya mengoordinasikan dan memvalidasi hasil penyempurnaan bersama Tim Ahli, serta berkoordinasi dengan Bagian Hukum dalam persiapan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Hasil pembahasan juga diarahkan untuk dituangkan dalam berita acara dan matriks tindak lanjut yang memuat substansi rekomendasi, catatan penyempurnaan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.

Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap penyusunan Naskah Akademik ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan perangkat daerah yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien.

Penataan kelembagaan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Read More

Bagian Organisasi Setda Paparkan Capaian Program 2026 di Hadapan Komisi A DPRD

Dokumentasi Rapat Komisi A DPRD Kabupaten Kutai Timur bersama Bagian Organisasi dan seluruh Bagian pada Sekretariat Daerah

SANGATTA UTARA – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur memaparkan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Komisi A DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja, yang berlangsung di Sekretariat DPRD Kutai Timur, Senin (2/11/2026).

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda pembahasan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2027. Forum ini sekaligus menjadi ruang evaluasi pelaksanaan program tahun berjalan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.

Dalam paparannya, Kepala Bagian Organisasi Herwin S.E. menyajikan perkembangan realisasi fisik dan keuangan, capaian masing-masing subkegiatan, serta sejumlah faktor yang memengaruhi pelaksanaan program hingga memasuki triwulan terakhir tahun anggaran.

Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi fisik Bagian Organisasi mencapai 41,32 persen, sedangkan realisasi keuangan tercatat sebesar 38,48 persen. Capaian tersebut salah satunya terkait jadwal target Rencana Anggaran Kas (RAK) yang memang diagendakan pada triwulan keempat tercantum dalam bahan evaluasi.

Kondisi ini menjadi perhatian dalam upaya mempercepat penyelesaian kegiatan, terutama pada subkegiatan yang masih memiliki selisih cukup besar antara capaian dan target yang direncanakan.

Dari empat subkegiatan yang dilaksanakan, Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi mencatat realisasi tertinggi, yakni 81,24 persen. Sementara itu, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah mencapai 48,46 persen.

Adapun subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dan subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana tercatat capaian dibawah 50%  persen. Kedua subkegiatan tersebut menjadi perhatian dalam rencana percepatan pelaksanaan pada sisa tahun anggaran dimana telah memasuki bulan November.

Paparan Bagian Organisasi juga mengidentifikasi sejumlah faktor teknis yang memengaruhi perkembangan realisasi. Di antaranya penjadwalan pelaksanaan kegiatan berdasarkan RAK, penyesuaian rincian belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan, serta proses administrasi pertanggungjawaban kegiatan.

Untuk mengoptimalkan penyelesaian program, Bagian Organisasi menyiapkan sejumlah langkah percepatan. Strategi tersebut mencakup penyelarasan target kegiatan dengan DPA Perubahan, percepatan penyusunan dokumen pertanggungjawaban, serta pemantauan realisasi secara berkala.

Koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan unsur terkait di lingkungan Sekretariat Daerah juga menjadi bagian dari langkah yang direncanakan, khususnya untuk mendukung kelancaran proses administrasi pencairan menjelang penutupan tahun anggaran.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program 2026, pembahasan bersama Komisi A menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemerintah daerah. Data capaian tahun berjalan menjadi salah satu bahan untuk menelaah kesiapan pelaksanaan program pada Tahun Anggaran 2027.

Sesuai jadwal DPRD Kabupaten Kutai Timur, rangkaian rapat komisi bersama perangkat daerah mitra kerja berlangsung pada 2–4 November 2026. Pembahasan mencakup program dan kegiatan perangkat daerah sesuai bidang kemitraan masing-masing komisi. @Org3

Read More

Sekda Kutim Bersama Tim TPP Ikuti Rakor Kemendagri, Matangkan Persiapan TPP ASN 2027

SANGATTA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi, bersama Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027 mengikuti Rapat Koordinasi Ketatalaksanaan dan Kebijakan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Jumat (30/10/2026), secara daring melalui Zoom Meeting.

Kehadiran Sekda Kutim dalam kegiatan tersebut berdasarkan undangan  Rapat Koordinasi Organisasi 2026 nomor 00.9/8526/SJ tanggal 27 Oktober 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Sasana Bhakti Praja, Lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, tersebut diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri sebagai forum koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola organisasi, ketatalaksanaan, serta penyelarasan kebijakan pemberian TPP ASN.

Rapat koordinasi ini membahas sejumlah agenda strategis, meliputi penguatan budaya kerja ASN BerAKHLAK melalui optimalisasi peran agen perubahan, penyelarasan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung sistem kerja birokrasi yang adaptif dan kolaboratif, serta kebijakan pemberian TPP ASN Tahun Anggaran 2027.

Khusus mengenai TPP ASN, pembahasan mencakup arah kebijakan penganggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, regulasi perencanaan dan penganggaran dari Kementerian Keuangan, serta penerapan aplikasi SIMONA Versi 2 sebagai sarana pendukung pengelolaan dan proses persetujuan TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Materi disampaikan oleh narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan unsur kementerian/lembaga terkait, dilanjutkan dengan sesi diskusi mengenai berbagai aspek kebijakan dan pelaksanaannya di daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan kebijakan TPP ASN Tahun 2027 agar proses perhitungan, penganggaran, dan penetapannya memiliki dasar yang terukur serta selaras dengan ketentuan Pemerintah Pusat.

Persiapan tersebut dilaksanakan melalui Tim Pelaksanaan TPP ASN Kabupaten Kutai Timur Tahun 2027 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 900/K.259/2026.

Dalam pelaksanaannya, tim melibatkan unsur pengelola keuangan daerah, organisasi, kepegawaian, perencanaan, hukum, pengawasan, serta komunikasi dan informatika sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki peran dalam perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta identifikasi jabatan berdasarkan kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya. Sementara itu, perangkat daerah terkait bertanggung jawab pada aspek penganggaran, data pemangku jabatan, penyusunan regulasi, pengawasan, dan penyampaian informasi kebijakan.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menjadwalkan rapat persiapan bersama seluruh unsur Tim TPP ASN Tahun 2027 dalam waktu dekat.

Rapat internal tersebut direncanakan akan difokuskan pada penyelarasan kebijakan, evaluasi kesiapan data dan perhitungan, serta penetapan langkah kerja dan jadwal penyelesaian dokumen pendukung TPP ASN Tahun 2027 sebagai tindaklanjut Rakor yang diselenggarakan dan diikuti hari ini.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya memastikan penyusunan kebijakan TPP ASN Tahun 2027 dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. @kelembagaan9

Read More

Persiapan KOD 2026, Pemkab Kutai Timur Fokus pada Kesiapan Data dan Bukti Kinerja

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mulai mematangkan persiapan Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Tahun 2026 dengan menekankan kesiapan data dan bukti kinerja pada masing-masing perangkat daerah.

Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penilaian Kematangan Organisasi Daerah (KOD) Tahun 2026 yang digelar Selasa (27/10/2026) di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutai Timur.

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Bapak Idham Cholid, M.Pd. dan diikuti unsur sekretariat perangkat daerah dan/atau pejabat yang menangani urusan umum dan kepegawaian pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Herwin, S.E. menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.8.1/5980/B.ORG-I tanggal 21 Oktober 2026 tentang Penilaian Tingkat Kematangan Organisasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Pelaksanaan penilaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Kematangan Organisasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah Diminta Mulai Inventarisasi Data

Fokus utama tahap persiapan adalah memastikan setiap perangkat daerah memiliki data dan bukti pendukung yang memadai sesuai dengan kondisi penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing.

Perangkat daerah didorong mulai menginventarisasi dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan tugas, hasil evaluasi, standar operasional prosedur, dokumen pengukuran kinerja, manajemen risiko, bukti inovasi pelayanan, serta dokumen lain yang relevan dengan variabel penilaian.

Penilaian KOD Tahun 2026 mencakup 11 variabel, yaitu perencanaan pembangunan daerah; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas perangkat daerah; penjaminan mutu pelayanan; standar operasional prosedur; pendidikan dan pelatihan aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah; manajemen sumber daya peralatan dan perlengkapan kerja; manajemen risiko; pengukuran kinerja perangkat daerah dan aparatur; pengembangan inovasi pelayanan; serta budaya organisasi perangkat daerah.

Kesiapan tersebut menjadi penting karena data dan bukti yang disampaikan dalam proses penilaian harus dapat menggambarkan kondisi penyelenggaraan organisasi secara faktual dan dapat diverifikasi.

Hasil KOD 2025 Menjadi Bahan Perbaikan

Persiapan Tahun 2026 juga memperhatikan hasil penilaian tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2024 dan 2025, Indeks Kematangan Organisasi Daerah Kabupaten Kutai Timur meningkat dari 34,88 dengan kategori Sedang pada Tahun 2024 menjadi 42,08 dengan kategori Tinggi pada Tahun 2025, atau mengalami peningkatan sebesar 7,20 poin.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan capaian kematangan organisasi, sekaligus memberikan gambaran mengenai aspek-aspek yang masih perlu diperkuat pada masing-masing perangkat daerah.

Sejumlah perangkat daerah mencatat peningkatan yang cukup signifikan. Badan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan 21 poin, dari nilai 20 pada Tahun 2024 menjadi 41 pada Tahun 2025. Dinas Perkebunan meningkat 19 poin, dari 27 menjadi 46, sedangkan Kecamatan Sangkulirang dan Dinas Ketahanan Pangan masing-masing mengalami peningkatan 17 poin.

Pada Tahun 2025, lima capaian tertinggi diraih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 52, Sekretariat Daerah dan Kecamatan Sangatta Utara masing-masing 51, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Kesehatan masing-masing 49.

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, capaian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi predikat, tetapi menjadi bahan untuk mengetahui bagian organisasi yang telah berjalan baik maupun aspek yang masih membutuhkan penguatan.

Bagian Organisasi Siapkan Pendampingan

Penilaian KOD Tahun 2026 akan melibatkan 54 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui sistem elektronik SIMATANG.

Setelah tahap persiapan, perangkat daerah akan melanjutkan proses pengisian dan penyampaian data melalui sistem yang telah disediakan. Bagian Organisasi selanjutnya akan melakukan koordinasi, pendampingan, verifikasi, validasi, dan finalisasi hasil penilaian sesuai tahapan yang ditetapkan.

Kepala Bagian Organisasi menegaskan bahwa kesiapan data merupakan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah sesuai dengan substansi tugas dan fungsi yang diselenggarakan.

Sementara itu, Bagian Organisasi berperan dalam memberikan fasilitasi dan memastikan proses penilaian dapat berjalan secara terkoordinasi.

Melalui persiapan yang dilakukan lebih awal, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap pelaksanaan KOD Tahun 2026 dapat menghasilkan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi kematangan organisasi pada setiap perangkat daerah sekaligus menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan dan penguatan organisasi ke depan.

Dengan demikian, penilaian KOD tidak berhenti pada perolehan nilai, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola, kinerja organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. @Kelembagaan17

Read More

Pemkab Kutai Timur Matangkan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mulai mematangkan penataan kelembagaan perangkat daerah melalui Seminar Awal Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Arau, Kantor Bupati Kutai Timur, Rabu (21/10/2026).

Seminar ini menjadi tahapan awal penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sekaligus forum untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kondisi dan permasalahan kelembagaan, serta menghimpun masukan dari perangkat daerah dan pemangku kepentingan.

Salah satu dasar pelaksanaan penataan kelembagaan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.8.1/5383/B.ORG-I tanggal 30 September 2026 tentang Tanggapan terhadap Hasil Penilaian Variabel Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Surat tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil skoring penyelenggaraan urusan pemerintahan yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam tanggapannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan hasil analisis dan identifikasi terhadap variabel umum dan variabel teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai bahan dalam penyempurnaan pemetaan dan penataan perangkat daerah. Penilaian tipologi perangkat daerah mengacu pada hasil pemetaan urusan pemerintahan, dengan mempertimbangkan variabel umum dan variabel teknis.

Hasil fasilitasi tersebut selanjutnya menjadi salah satu bahan penting dalam proses penataan kelembagaan di Kabupaten Kutai Timur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan evaluasi terhadap variabel urusan pemerintahan agar hasil pemetaan benar-benar menggambarkan kondisi penyelenggaraan pemerintahan secara objektif, akurat dan komprehensif. Evaluasi tersebut antara lain memperhatikan produktivitas dan efisiensi, struktur organisasi, beban kerja, cakupan pelayanan, karakteristik wilayah, kompleksitas urusan pemerintahan, serta volume dan intensitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menegaskan bahwa hasil fasilitasi tersebut belum merupakan penetapan akhir terhadap tipe perangkat daerah, melainkan menjadi bahan penyempurnaan hasil pemetaan dan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah.

Kondisi tersebut menjadi bagian yang dibahas dalam seminar awal penyusunan Naskah Akademik. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memandang bahwa penataan kelembagaan tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan struktur atau nomenklatur, tetapi harus mampu memastikan penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, adaptif dan akuntabel serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Herwin SE menekankan pentingnya penyusunan Naskah Akademik yang didasarkan pada kondisi faktual dan kajian yang komprehensif. Penataan kelembagaan perlu mempertimbangkan pembagian urusan pemerintahan, beban kerja, kebutuhan sumber daya manusia, kemampuan anggaran, sarana dan prasarana, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta karakteristik dan dinamika perkembangan daerah.

Seminar tersebut juga menjadi forum untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi perangkat daerah, termasuk potensi tumpang tindih tugas dan fungsi, kebutuhan penyesuaian kelembagaan, efektivitas koordinasi, kecukupan sumber daya, serta kesesuaian struktur organisasi dengan beban dan kompleksitas urusan yang diselenggarakan.

Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman dalam kesempatan tersebut menyampaikan kerangka awal penyusunan Naskah Akademik, termasuk pendekatan dan arah kajian yang akan digunakan. Selanjutnya, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur memaparkan kondisi eksisting, permasalahan dan isu strategis penataan kelembagaan perangkat daerah.

Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi dan penyampaian masukan dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Masukan diarahkan pada penyediaan data dan fakta, evaluasi tugas dan fungsi, permasalahan koordinasi, beban kerja, kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kebutuhan penataan kelembagaan ke depan.

Proses tersebut penting untuk memastikan bahwa penataan kelembagaan dilakukan berdasarkan data, kebutuhan dan kondisi faktual, bukan semata-mata berdasarkan perubahan struktur organisasi. Dengan pendekatan tersebut, hasil kajian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai kebutuhan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Seminar awal ini diharapkan menghasilkan kesamaan persepsi mengenai tujuan penataan kelembagaan, identifikasi permasalahan dan isu strategis, inventarisasi kebutuhan data dan informasi, serta masukan terhadap arah dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah.

Hasil seminar selanjutnya akan menjadi bahan bagi Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman bersama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam melakukan kajian lebih lanjut dan menyusun Naskah Akademik sebagai landasan ilmiah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

Melalui proses yang terbuka, objektif dan berbasis bukti, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap penataan kelembagaan dapat mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, efektif, efisien, adaptif dan sinergis, sekaligus mampu mendukung optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. (#kelembagaan)

Read More

DTPHP dan Perangkat Daerah Terkait Bahas Penataan UPTD BPPP Pasca Peralihan Penyuluh Pertanian ASN ke Kementerian Pertanian

SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat pembahasan tindak lanjut penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BPPP) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), Selasa (20/10/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Penataan Organisasi, Kantor Bupati Kutai Timur Lantai 3, tersebut membahas penyesuaian tugas dan fungsi UPTD BPPP menyusul peralihan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kementerian Pertanian.

Pembahasan penataan ini salah satunya mengacu pada Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SE/SM.040/M/10/2026 dan Nomor 500.1/8157/SJ tanggal 12 Oktober 2026 tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan. Surat Edaran Bersama tersebut antara lain mengatur penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, termasuk kedudukan kelembagaan penyuluhan pada tingkat daerah dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan.

Rapat melibatkan unsur DTPHP, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum Setda, serta Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DTPHP.

Pembahasan tersebut menjadi langkah awal Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memastikan penyelenggaraan urusan penyuluhan pertanian di daerah tetap berjalan efektif, sekaligus menyesuaikan kelembagaan dengan perubahan kebijakan dan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian.

Penataan Berbasis Kondisi dan Kebutuhan Daerah

Dalam rapat tersebut, DTPHP memaparkan kondisi eksisting UPTD BPPP dan BPP, meliputi kelembagaan, wilayah kerja, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, aset, pembiayaan, kegiatan penyuluhan, serta pola koordinasi dengan Penyuluh Pertanian ASN Kementerian Pertanian.

Pembahasan juga mencermati berbagai perubahan setelah peralihan Penyuluh Pertanian ASN, termasuk kebutuhan dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kecamatan.

Penataan kelembagaan selanjutnya perlu didasarkan pada kondisi faktual, kebutuhan pelayanan, pembagian kewenangan, beban kerja, sumber daya yang tersedia serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, keberadaan UPTD BPPP tidak hanya dilihat dari aspek struktur organisasi, tetapi juga dari fungsi teknis operasional yang masih diperlukan oleh pemerintah daerah, pengelolaan sarana dan prasarana, aset, dukungan pembiayaan, kebutuhan sumber daya manusia, serta manfaat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Perjelas Pembagian Peran Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian

Salah satu hal penting yang menjadi perhatian dalam rapat adalah perlunya memperjelas hubungan kerja antara DTPHP, UPTD BPPP, BPP dan Penyuluh Pertanian ASN Kementerian Pertanian.

Hal ini diperlukan agar dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian dapat tetap berjalan sesuai kewenangan, tanpa menimbulkan tumpang tindih tugas maupun kewenangan kepegawaian.

Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri tersebut menegaskan bahwa kelembagaan penyuluhan pertanian pada tingkat kabupaten/kota merupakan dinas yang melaksanakan fungsi penyuluhan, sedangkan pada tingkat kecamatan dilaksanakan melalui BPP. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan terhadap sarana dan prasarana serta operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian sesuai kewenangannya.

Atas dasar itu, penataan kelembagaan di Kabupaten Kutai Timur diarahkan untuk membangun pola kerja yang jelas antara fungsi manajerial pada perangkat daerah dengan fungsi teknis operasional di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan Penyuluh Pertanian ASN Kementerian Pertanian.

Data Eksisting Menjadi Bahan Kajian

Bagian Organisasi Setda dalam rapat menyampaikan hasil telaahan awal mengenai kebutuhan penataan kelembagaan UPTD BPPP pasca peralihan Penyuluh Pertanian ASN.

Sementara itu, BKPSDM memberikan perspektif dari sisi sumber daya manusia, kebutuhan jabatan, serta keterkaitannya dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Bagian Hukum memberikan masukan dari aspek kewenangan dan kesesuaian penataan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperkuat proses tersebut, DTPHP akan melengkapi data mengenai kondisi UPTD BPPP dan seluruh BPP, meliputi data kelembagaan, wilayah kerja, sumber daya manusia, aset dan sarana prasarana, anggaran, kegiatan, pola koordinasi, serta permasalahan yang dihadapi pasca peralihan Penyuluh Pertanian ASN.

Data tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Kajian Urgensi/Penjelasan Penataan UPTD BPPP, sehingga arah kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar faktual dan dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan maupun regulasi.

Menuju Kelembagaan Penyuluhan yang Adaptif

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memandang perubahan kebijakan penyuluhan pertanian sebagai momentum untuk melakukan penataan kelembagaan secara lebih adaptif dan sesuai kebutuhan daerah.

Penataan tidak semata-mata diarahkan pada perubahan struktur organisasi, tetapi juga untuk memastikan fungsi pelayanan teknis, dukungan terhadap BPP, pengelolaan sarana dan prasarana, pemanfaatan aset, koordinasi lintas kewenangan, serta kebutuhan pembangunan pertanian daerah tetap dapat dilaksanakan secara efektif.

Hasil pembahasan rapat selanjutnya akan menjadi bahan untuk pendalaman melalui kajian yang lebih komprehensif. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dalam menentukan kebutuhan penyesuaian tugas dan fungsi UPTD BPPP serta pengaturan hubungan kerja dengan BPP dan Penyuluh Pertanian ASN Kementerian Pertanian.

Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen memastikan penataan kelembagaan penyuluhan pertanian tetap sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan daerah, serta upaya memperkuat dukungan terhadap pembangunan pertanian dan swasembada pangan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Timur. (#kelembagaan)

Read More

Dirgahayu Kutai Timur

 

DIRGAHAYU KABUPATEN KUTAI TIMUR

Selamat Hari Ulang Tahun ke-27 Kabupaten Kutai Timur.

Semoga Kutai Timur semakin berdaya, tumbuh, dan maju, dengan tata kelola pemerintahan yang semakin baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.

Mari terus menjaga semangat kebersamaan dan sinergi untuk membangun Kutai Timur yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

Kutai Timur Berdaya, Tumbuh Bersama.

Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Herwin, S.E.

#HUT27KutaiTimur #KutaiTimur #KutaiTimurBerdayaTumbuhBersama #BagianOrganisasi #SetdaKutaiTimur #PemkabKutaiTimur

Read More

Sekda Kutai Timur Minta Perangkat Daerah Validasi dan Mutakhirkan Data Wajib LHKPN Tahun 2026

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator LHKPN Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah melakukan penguatan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui validasi dan pemutakhiran data Wajib LHKPN Tahun 2026.

Arahan tersebut disampaikan melalui Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor B-800.1.10.5/4514/Sekda tanggal 7 Oktober 2026 tentang Validasi dan Pemutakhiran Data Wajib LHKPN Tahun 2026, yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. 

Validasi dan pemutakhiran data tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa periode Validasi Data Wajib LHKPN Tahun 2026 telah dibuka mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026 melalui menu e-Registration pada laman e-LHKPN KPK dengan menggunakan akun pengelola LHKPN masing-masing.

Kasubbag Umpeg sebagai Admin Unit Kerja Diminta Aktif

Untuk memastikan proses berjalan di masing-masing perangkat daerah, Kepala Perangkat Daerah diminta menginstruksikan Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian selaku Admin Unit Kerja LHKPN untuk melaksanakan validasi dan pemutakhiran data Wajib LHKPN Tahun 2026.

Kegiatan tersebut mencakup validasi seluruh data Wajib LHKPN, termasuk kesesuaian identitas, unit kerja, jabatan, alamat surat elektronik, nomor telepon/handphone, serta data lainnya. Selain itu, Admin Unit Kerja diminta memperbarui data apabila terjadi perubahan jabatan maupun data lainnya.

Admin Unit Kerja juga perlu memastikan Wajib LHKPN baru yang memenuhi ketentuan telah terdaftar dalam sistem e-LHKPN, mengaktifkan kembali Wajib LHKPN yang kembali memenuhi kriteria, serta memutakhirkan status Wajib LHKPN yang mengalami perubahan kedudukan atau jabatan, termasuk yang berakhir masa jabatan atau memasuki masa pensiun, dengan tetap memperhatikan kewajiban LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Perhatian terhadap Wajib LHKPN Berstatus “Perlu Perbaikan”

Selain melakukan validasi data Tahun 2026, Admin Unit Kerja diminta memberikan perhatian khusus terhadap Wajib LHKPN yang masih berstatus “Perlu Perbaikan”.

Wajib LHKPN yang berada dalam status tersebut perlu segera melakukan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen sesuai pemberitahuan KPK. Berdasarkan ketentuan yang dirujuk dalam surat Sekda, perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak pemberitahuan disampaikan. 

Surat Sekda juga mengingatkan agar seluruh data yang telah diperbarui dalam sistem benar-benar sesuai dengan kondisi kepegawaian yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemantauan LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2025

Tidak hanya berfokus pada validasi data Tahun 2026, Admin Unit Kerja juga diminta melakukan pemantauan terhadap status penyampaian LHKPN Periode Pelaporan Tahun 2025, meliputi status lengkap, tidak lengkap, dan perlu perbaikan, serta menindaklanjuti setiap kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. 

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berjalan secara berkelanjutan, tidak hanya pada aspek pemutakhiran database, tetapi juga pada aspek kepatuhan penyampaian dan penyelesaian kewajiban LHKPN.

Batas Waktu 31 Desember 2026

Sekretaris Daerah meminta seluruh perangkat daerah memastikan Admin Unit Kerja LHKPN berkoordinasi dengan seluruh Wajib LHKPN di lingkungan masing-masing dan melaksanakan validasi serta pemutakhiran data secara tertib, akurat, dan tepat waktu.

Seluruh proses validasi dan pemutakhiran data Wajib LHKPN Tahun 2026 tersebut harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026. 

Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong pengelolaan LHKPN yang tertib dan akuntabel sebagai bagian dari penguatan transparansi, kepatuhan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Validasi data yang akurat dan kepatuhan penyampaian LHKPN merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.”

Kepatuhan LHKPN, wujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Read More

Memahami Logika Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah bukan sekadar susunan unit organisasi yang tercantum dalam Peraturan Daerah. Perangkat daerah merupakan instrumen kelembagaan untuk memastikan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka utama penataan perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019. PP 18/2016 sendiri masih berstatus berlaku dengan perubahan tersebut. 

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, pemahaman terhadap kerangka ini penting karena setiap penataan organisasi pada dasarnya harus menjawab satu pertanyaan utama:

> “Perangkat daerah seperti apa yang diperlukan agar Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dapat diselenggarakan secara tepat?”

1. PERANGKAT DAERAH BUKAN SEKADAR STRUKTUR ORGANISASI

Dari perspektif analisis kebijakan kelembagaan, perangkat daerah sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai kotak-kotak dalam bagan organisasi.

Perangkat daerah merupakan policy instrument atau instrumen kebijakan kelembagaan.

Artinya, keberadaan suatu perangkat daerah harus dapat dijelaskan melalui hubungan:

Urusan Pemerintahan → Fungsi → Beban Kerja → Organisasi → SDM → Anggaran → Pelayanan Publik

UU Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah. UU tersebut juga membedakan urusan pemerintahan absolut dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. 

Karena itu, organisasi seharusnya mengikuti urusan dan fungsi yang harus dilaksanakan, bukan sebaliknya.

2. APA SAJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN?

Dalam kerangka PP 18/2016, perangkat daerah Kabupaten pada pokoknya terdiri atas:

🏛️ Sekretariat Daerah

Berfungsi sebagai unsur staf yang membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah.

🏛️ Sekretariat DPRD

Memberikan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

🛡️ Inspektorat Daerah

Merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

⚙️ Dinas Daerah

Merupakan perangkat daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

📊 Badan Daerah

Melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan.

🏘️ Kecamatan

Merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan, dengan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.

Kerangka ini menunjukkan adanya pembagian fungsi yang jelas antara unsur staf, pelaksana urusan, unsur penunjang, pengawasan, dan kewilayahan. 

3. MENGAPA DINAS DAN BADAN TIDAK BOLEH DIPERSAMAKAN?

Salah satu hal yang sering menimbulkan kekeliruan dalam memahami SOTK adalah menganggap Dinas dan Badan hanya berbeda nomenklatur.

Secara kelembagaan, keduanya memiliki fungsi berbeda.

DINAS : Pelaksana Urusan Pemerintahan

Contohnya, urusan:

• kesehatan;
• pendidikan;
• pekerjaan umum dan penataan ruang;
• perhubungan;
• lingkungan hidup;
• komunikasi dan informatika;
• pertanian;
• perdagangan; dan sebagainya.

BADAN : Pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

Fungsi penunjang antara lain berkaitan dengan:

• perencanaan;
• keuangan;
• kepegawaian;
• pendidikan dan pelatihan;
• penelitian dan pengembangan;
• serta fungsi penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, fungsi pengawasan mempunyai wadah tersendiri melalui Inspektorat. 

Dengan demikian, dalam analisis kelembagaan perlu dibedakan:

> Dinas = “melaksanakan urusan”

> Badan = “menunjang penyelenggaraan urusan”

> Inspektorat = “membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan”

4. URUSAN PEMERINTAHAN MENJADI TITIK AWAL

Dari sudut pandang analis kebijakan, penataan perangkat daerah harus dimulai dari Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten, bukan dari keinginan untuk mempertahankan atau membentuk suatu struktur.

Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas:

A. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Meliputi:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

B. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Antara lain:

1. tenaga kerja;
2. lingkungan hidup;
3. perhubungan;
4. komunikasi dan informatika;
5. koperasi dan UKM;
6. penanaman modal;
7. kepemudaan dan olahraga;
8. statistik;
9. persandian;
10. kebudayaan;
11. perpustakaan;
12. kearsipan;
13. serta urusan lainnya.

C. Urusan Pilihan

Antara lain:

1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. perdagangan;
5. perindustrian;
6. kehutanan;
7. energi dan sumber daya mineral; dan
8. transmigrasi.

Pembagian tersebut merupakan konsekuensi dari pembagian Urusan Pemerintahan konkuren dalam UU 23/2014. 

5. TIDAK SEMUA URUSAN HARUS MENJADI DINAS TERSENDIRI

Ini merupakan salah satu prinsip penting dalam analisis kelembagaan.

Adanya suatu urusan pemerintahan tidak otomatis berarti harus dibentuk satu Dinas tersendiri.

Penataan harus memperhatikan:

• karakteristik urusan;
• keterkaitan antarurusan;
• intensitas urusan;
• potensi daerah;
• beban kerja;
• kondisi geografis;
• kemampuan keuangan;
• dan ketersediaan aparatur.

PP 18/2016 menggunakan pemetaan dan tipologi sebagai instrumen untuk menentukan besaran organisasi. Penetapan tipologi didasarkan pada nilai variabel yang menggambarkan beban kerja. 

Dengan demikian:

> Banyaknya urusan tidak identik dengan banyaknya perangkat daerah.

6. TIPOLOGI: BESAR-KECILNYA ORGANISASI HARUS TERUKUR

Tipologi digunakan untuk menentukan besaran organisasi berdasarkan beban kerja.

Secara sederhana:

Nilai variabel → Tipologi → Struktur Organisasi

Untuk perangkat daerah dikenal:

• Tipe A;
• Tipe B; dan
• Tipe C.

Artinya, organisasi dengan beban kerja yang berbeda tidak semestinya dipaksakan menggunakan struktur yang sama.

Dalam perspektif analisis kebijakan:

> Tipologi merupakan mekanisme untuk menghubungkan beban kerja dengan kapasitas organisasi.

Karena itu, pembahasan mengenai “apakah suatu perangkat daerah perlu diperbesar atau diperkecil” seharusnya didukung oleh data dan hasil pemetaan, bukan semata-mata persepsi organisasi.

7. ORGANISASI HARUS MEMILIKI BEBAN KERJA YANG JELAS

Sebuah perangkat daerah yang dibentuk harus memiliki pekerjaan yang nyata untuk dilaksanakan.

Karena itu, analisis kelembagaan perlu melihat:

Input

Urusan, kewenangan, SDM, anggaran, sarana dan prasarana.

⬇️

Process

Pelaksanaan tugas dan fungsi.

⬇️

Output

Produk pelayanan/kebijakan/program.

⬇️

Outcome

Perubahan atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dengan pendekatan tersebut, organisasi tidak hanya dinilai dari:

> “berapa banyak bidang dan jabatan yang dimiliki?”

tetapi juga:

> “apa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut?”

8. KHUSUS PELAYANAN DASAR

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki posisi strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, regulasi memberikan perlakuan khusus dalam penataan kelembagaan untuk urusan pelayanan dasar.

Dalam konteks kebijakan publik, hal ini dapat dipahami sebagai upaya agar keterbatasan skala organisasi tidak menghilangkan kemampuan daerah dalam menjamin pelayanan dasar masyarakat.

9. KABUPATEN KUTAI TIMUR MEMILIKI KONTEKS KELEMBAGAAN SENDIRI

Penerapan PP 18/2016 tidak berarti seluruh Kabupaten harus mempunyai bentuk organisasi yang identik.

Setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda.

Bagi Kabupaten Kutai Timur, analisis kelembagaan perlu memperhatikan antara lain:

🌏 Karakteristik wilayah

Luas wilayah dan persebaran penduduk memengaruhi rentang kendali pemerintahan dan akses pelayanan.

⛏️ Potensi ekonomi daerah

Karakteristik Kutai Timur sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata dapat berpengaruh terhadap intensitas penyelenggaraan urusan.

👥 Demografi

Jumlah dan persebaran penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan publik.

🏘️ Kondisi kewilayahan

Kecamatan sebagai perangkat daerah mempunyai posisi penting dalam mendekatkan pelayanan dan koordinasi pemerintahan kepada masyarakat.

💰 Kemampuan keuangan daerah

Desain organisasi harus mempertimbangkan kemampuan pembiayaan daerah.

👨‍💼 Ketersediaan ASN

Struktur organisasi perlu diselaraskan dengan kemampuan pengisian jabatan dan ketersediaan kompetensi aparatur.

Dengan demikian, penataan kelembagaan Kabupaten Kutai Timur harus berbasis regulasi sekaligus berbasis karakteristik daerah.

10. DARI MANA SEHARUSNYA PENATAAN SOTK DIMULAI?

Dari perspektif Analis Kebijakan, alur berpikir yang lebih tepat adalah:

① Identifikasi Urusan

Apa saja Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten?

⬇️

② Identifikasi Fungsi

Fungsi apa yang harus dilaksanakan untuk menyelenggarakan urusan tersebut?

⬇️

③ Analisis Beban Kerja

Seberapa besar volume, kompleksitas, intensitas, dan rentang kendali pekerjaannya?

⬇️

④ Pemetaan dan Tipologi

Bagaimana hasil pemetaan menentukan tipe perangkat daerah?

⬇️

⑤ Desain Organisasi

Apa bentuk organisasi yang paling sesuai?

⬇️

⑥ Penataan Struktur

Bagaimana pembagian bidang, bagian, subbagian, seksi, kelompok jabatan fungsional dan unsur lainnya?

⬇️

⑦ Penyusunan SOTK

Bagaimana kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja dituangkan dalam regulasi?

11. APA PERAN BAGIAN ORGANISASI?

Dalam proses tersebut, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memiliki perspektif yang berbeda dari perangkat daerah teknis.

Bagian Organisasi tidak semata-mata “membuat struktur organisasi”.

Peran utamanya adalah memberikan dukungan analisis dan kebijakan kelembagaan, antara lain melalui:

• analisis kebutuhan kelembagaan;
• fasilitasi pemetaan urusan dan fungsi;
• analisis beban kerja;
• telaahan struktur organisasi;
• analisis kesesuaian tugas dan fungsi;
• fasilitasi penyusunan SOTK;
• evaluasi kelembagaan;
• koordinasi dengan perangkat daerah terkait; dan
• penyusunan rekomendasi kebijakan kelembagaan sesuai kewenangan.

Dengan demikian, proses penataan idealnya berbasis evidence-based policy.

12. TIGA PERTANYAAN PENTING DALAM EVALUASI ORGANISASI

Ketika mengevaluasi suatu perangkat daerah, analis kebijakan dapat menggunakan tiga pertanyaan sederhana:

❓ Apakah urusannya memang menjadi kewenangan daerah?

Jika tidak, maka perlu ditinjau kembali dasar keberadaan fungsi tersebut.

❓ Apakah fungsi tersebut membutuhkan wadah organisasi tersendiri?

Jika tidak, dapat dianalisis kemungkinan penggabungan atau penempatan fungsi pada unit organisasi yang sesuai.

❓ Apakah struktur yang ada proporsional dengan beban kerja?

Jika tidak, perlu dilakukan penataan berdasarkan hasil pemetaan dan ketentuan yang berlaku.

13. ORGANISASI YANG BAIK BUKAN ORGANISASI YANG PALING BESAR

Dalam perspektif kebijakan kelembagaan, ukuran keberhasilan organisasi bukan terletak pada banyaknya:

• jabatan;
• bidang;
• subbagian;
• pegawai; atau
• unit organisasi.

Ukuran yang lebih substantif adalah:

> Apakah organisasi mampu menjalankan kewenangan, menghasilkan output yang jelas, memberikan pelayanan, mencapai tujuan kebijakan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang digunakan?

Karena itu, penataan organisasi pada hakikatnya adalah penataan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

14. PESAN KUNCI DARI PERSPEKTIF ANALIS KEBIJAKAN

Jika seluruh materi diringkas menjadi satu kerangka berpikir:

> PERANGKAT DAERAH BUKAN TUJUAN, MELAINKAN INSTRUMEN.

Instrumen tersebut dibentuk untuk memastikan:

KEWENANGAN

↓

dapat dilaksanakan melalui

FUNGSI

↓

dengan

BEBAN KERJA YANG TERUKUR

↓

yang diterjemahkan menjadi

STRUKTUR ORGANISASI YANG PROPORSIONAL

↓

didukung oleh

ASN, ANGGARAN, PROSES BISNIS DAN TATA KERJA

↓

untuk menghasilkan

PELAYANAN PUBLIK DAN KEBIJAKAN YANG BERDAMPAK BAGI MASYARAKAT.

📌 PENUTUP

Penataan perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur perlu ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan reformasi kelembagaan, bukan sekadar perubahan nomenklatur atau struktur organisasi.

PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019 memberikan kerangka mengenai pembentukan, kedudukan, tipologi, dan struktur perangkat daerah. Namun, implementasinya tetap harus dibaca bersama ketentuan mengenai pembagian Urusan Pemerintahan, karakteristik daerah, kebutuhan pelayanan, kemampuan fiskal, serta kapasitas aparatur. 

Bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, prinsip yang dapat menjadi pegangan adalah:

> “Tepat Urusan, Tepat Fungsi, Tepat Struktur, Tepat SDM, dan Tepat Pelayanan.”

Dengan pendekatan tersebut, penataan kelembagaan tidak berhenti pada pertanyaan “struktur apa yang dibentuk?”, tetapi bergerak lebih jauh pada pertanyaan “masalah pemerintahan apa yang harus diselesaikan dan kapasitas organisasi apa yang diperlukan untuk menyelesaikannya?”

Sumber:

• [PP Nomor 18 Tahun 2016]
• [PP Nomor 72 Tahun 2019]

Read More