REGULASI TERKAIT ANALISIS JABATAN

Berikut adalah daftar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan (Evjab), dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

1. Dasar Hukum Manajemen ASN

• UU No 20/2023 tentang ASN, mencabut UU No 5 /2014
• PP No 17/2020 ttg Manajemen PNS, Perubahan atas PP No 11/2017
• PP No 49/2018 ttg Manajemen PPPK
• PP No 94/2021 ttg Disiplin PNS; Revisi PP 53/2010;
• PermenPANRB No 19/2025 ttg Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
• PermenPANRB No 22/2021 ttg Pola Karir PNS
• PermenPANRB No 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN.
• PermenPANRB No 6/2022 ttg Pengelolaan Kinerja PNS
• Perka LAN No 10/2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS
• Perka BKN No 28/2020 tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier PNS
• Perka BKN No 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.
• Perka BKN No 6/2022 ttg Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 ttg Disiplin PNS
• Perka BKN No 9/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN
• Perka BKN No 12/2022 ttg Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen ASN.

              Pelaksanaan di Daerah

2. Analisis Jabatan (Anjab) & Analisis Beban Kerja (ABK)

• PermenPANRB No 1/2020 ttg Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
• Permendagri No 35/2012 ttg Analisis Jabatan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah
• Permendagri No 70/2011 ttg Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah
• Permendagri No 12/2008 ttg Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Depdagri dan Pemerintah Daerah

            Pelaksanaan di Daerah

3. Evaluasi Jabatan (Evjab)

1. PermenPANRB No 34/2011 ttg Pedoman Evaluasi Jabatan
2. Perka BKN No 21/2011 ttg Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan PNS
3. PermenPANRB No 39/2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.

            Pelaksanaan di Daerah

1. Perbup Kutim No 54/2025 ttg Perubahan Atas Perbup No 100 /2021 ttg Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah

4. Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)

1. KepmenPANRB No SKJ.5/2026 ttg Standar Kompetensi Jabatan Manajerial di Pemerintah Daerah Kab/Kota mencabut KepmenPANRB No 409/2019 ttg Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah
2. KepmenPANRB No SKJ.01/2025 ttg Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana ASN
3. PermenPANRB No 38/2017 ttg Standar Kompetensi Jabatan ASN

            Pelaksanaan di Daerah

1. Perbup Kutim No 44/2021 ttg Standar Kompetensi Jabatan ASN di Lingkungan Pemda

-----------------------------------------------------------------

5. Peraturan Kementerian tentang Jabatan Fungsional

1. Permenpanrb No 1/2023 ttg Jabatan Fungsional
2. Permenpanrb No 11/2026 tentang JF di Bidang Transportasi

6. Peraturan Kementerian tentang Jabatan Pelaksana

1. Permenpanrb No 45/2022 ttg Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah mencabut Permenpanrb No 41/2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Instansi Pemerintah, Sebagai Peraturan pelaksana riwayatnya adalah Kepmenpanrb 282/2025 ttg Jabatan Pelaksana ASN di lingkungan Instansi Pemerintah mencabut Kepmenpanrb No 11/2024 ttg Jabatan Pelakasana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, mencabut Kepmenpanrb No 656/2023 ttg Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan mencabut Kepmenpanrb Nomor 1103/2022 ttg  Nomenklatur Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah.

==================================================================

Materi Sosialisasi

• Tata Cara Penyampaian Usulan Kebutuhan ASN
• Materi 2
• Materi 3