Senin, 08 Maret 2021

Peraturan Kementerian terkait Nomenklatur Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten


PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERANGKAT DAERAH

PERATURAN KEMENTERIAN TERKAIT NOMENKTALUR KELEMBAGAAN
  1. Sekretariat Daerah ; Permendagri 56 Tahun 2019
  2. Sekretariat DPRD ; Permendagri 104 Tahun 2016
  3. Inspektorat Daerah ; PP No.72/2019
  4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ; Permendikbud  16 / 2018
  5. Dinas Kesehatan ; Permenkes No 49 Th 2016
  6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ; Permendagri 106 Th 2017
  7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ; PermenPUPR No32 Th 2016, Lampiran
  8. Satuan Polisi Pamong Praja ; PP 16 Th 2018 
  9. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ; Permendagri No.16 / 2020
  10. Dinas Sosial ; Permensos No 14 Th 2016
  11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; PermenNaker No 29 Th 2016, Permendestrans No 23 2016
  12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; PermenPPPA No 9 Th 2016 dicabut dengan PermenPPPA Nomor 5 Tahun 2021 
  13. Dinas Ketahanan Pangan ; Permentan No 43 Th 2016
  14. Dinas Pertanahan ; PermenagrariaTR No 39 2016
  15. Dinas Lingkungan Hidup ; PermenLHK 74 Th 2016
  16. Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil ; Permendagri No 14 Th 2020
  17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
  18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ; PerkaBKKBN 163 Th 2016
  19. Dinas Perhubungan ; Permenhub No 139 Th 2016
  20. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ; Permenkominfo 14 Th 2016, Perka LSN No 9 Th 2016
  21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ; PermenkopUKM 13 Th 2016
  22. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu ; Permendagri No 100 Th 2016 dicabut dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021
  23. Dinas Kepemudaan dan Olahraga ; Permenpora No 33 Th 2016
  24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ; Perkaperpus No 10 Th 2016, PerkaANRI No 30 Th 2016
  25. Dinas Perikanan ; PermenKP No 26 Th 2016
  26. Dinas Pariwisata ; Permenpar No 21 Th 2016
  27. Dinas PertanianPermentan No 43 Th 2016 
  28. Dinas Perkebunan ; Permentan No 43 Th 2016
  29. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ; Permenperin No 17 Th 2018Permendag No 96 Th 2017
  30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, ; PermendagriNo 5 Tahun 2017, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIDA mencabut Perpres Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIDA 
  31. Badan Riset dan Inovasi Daerah ; Permendagri Nomor 7 Tahun 2023
  32. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ; Permendagri No 11 Th 2019
  33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; Perkabnpb No 3 Tahun 2008UU Nomor 24 Tahun 2007Permendagri No 46 Tahun 2008
  34. Rumah Sakit Umum Daerah ; PP No.72/2019
  35. Pusat Kesehatan Masyarakat : Permenkes No 43 Tahun 2019
  36. Unit Pelaksana Teknis ; Permendagri No.12 / 2017
  37. Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal ; Permendikbud No 4 Tahun 2016
  38. Kecamatan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
_____________________________________________________________
PERATURAN TERKAIT NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH :
  1. PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH;
  2. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  3. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  4. Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  5. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


______________________________________________________________
PERATURAN TERKAIT PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH :

0 comments:

Posting Komentar