Tampilkan postingan dengan label #Anjab. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label #Anjab. Tampilkan semua postingan

Selasa, 28 April 2026

Pemkab Kutai Timur Gelar Rapat Penyesuaian Anjab dan ABK Satuan Pendidikan Daerah



Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat pembahasan penyesuaian Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2026 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Pendidikan Daerah.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa (28/04/2026) bertempat di Ruang Rapat Penataan Organisasi Lantai 3 Kantor Bupati ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, serta Tim Kerja Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur terkait implementasi regulasi baru tersebut. Dalam undangan yang disampaikan oleh Sekretariat Daerah, disebutkan bahwa terdapat tantangan utama berupa belum sinkronnya antara regulasi kelembagaan yang baru dengan sistem pendukung manajemen kepegawaian. Kondisi ini berpotensi menghambat proses penyusunan Anjab dan ABK pada Satuan Pendidikan Daerah.

Melalui forum rapat ini, para peserta diminta untuk membawa data dukung terkait jabatan, kepegawaian, serta kebutuhan organisasi guna memastikan kesesuaian antara nomenklatur kelembagaan yang baru dengan kebutuhan riil di lapangan. Penyesuaian ini diharapkan mampu menghasilkan peta jabatan dan beban kerja yang lebih akurat, sehingga mendukung optimalisasi kinerja perangkat daerah, khususnya di sektor pendidikan.

Berdasarkan berita acara pelaksanaan kegiatan, rapat berlangsung dengan diskusi aktif antar perangkat daerah guna menyamakan persepsi serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam proses penyesuaian Anjab dan ABK. Fokus utama pembahasan meliputi validasi struktur organisasi, keselarasan tugas dan fungsi, serta kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan regulasi terbaru.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus melakukan penataan kelembagaan yang adaptif dan berbasis kinerja. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan tata kelola Satuan Pendidikan Daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan daerah.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, serta responsif terhadap dinamika regulasi dan pelayanan publik.









Rabu, 25 Februari 2026

Wujudkan SDM Aparatur yang Tepat dan Terukur, Pemkab Kutai Timur Perkuat Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja lewat SAPA ORTALA KEMENDAGRI



Kutai Timur – Dalam upaya meningkatkan kualitas penataan sumber daya manusia aparatur yang lebih efektif dan berbasis data, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur mengikuti kegiatan SAPA ORTALA yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting pada Selasa (24/2/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini mengangkat tema “Optimalisasi Kinerja Organisasi melalui Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang Akurat dan Terukur.” Forum ini menjadi wadah pembinaan dan penguatan kapasitas bagi pengelola organisasi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan kebutuhan SDM yang tepat dan rasional.

Acara dibuka dengan keynote speech oleh Dian Andy Permana, M.Si, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri. Dalam arahannya disampaikan bahwa Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun organisasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada kinerja. Perencanaan kebutuhan SDM yang akurat akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja dan pelayanan publik.

Materi teknis disampaikan oleh Raymond Hadisubrata, HR Management and Organization Expert, serta Annisa Fazra, HR and Organization Consultant. Kedua narasumber memaparkan praktik terbaik dalam penyusunan Anjab dan ABK, mulai dari teknik perumusan tugas yang jelas dan terukur, metode penghitungan beban kerja yang objektif, hingga pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebutuhan pegawai dan penataan organisasi.

Diskusi yang dimoderatori oleh Cut Shanti Syahfitri, S.STP., M.Si selaku Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana berlangsung interaktif, dengan penekanan pada pentingnya keselarasan antara struktur organisasi, uraian jabatan, dan distribusi beban kerja agar setiap unit kerja dapat beroperasi secara optimal dan produktif.

Keikutsertaan Bagian Organisasi Setkab Kutai Timur dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan dan manajemen ASN yang berbasis data, bukan asumsi. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan pengayaan dalam pemutakhiran Anjab dan ABK di lingkungan perangkat daerah, sehingga perencanaan kebutuhan pegawai dapat dilakukan secara lebih tepat, efisien, dan sesuai dengan kondisi riil organisasi.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan yang diselenggarakan Kemendagri, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mendorong terwujudnya organisasi yang lebih efektif, produktif, dan siap menghadapi tantangan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Selasa, 10 Februari 2026

Pemkab Kutai Timur Tindak Lanjuti Kebijakan Nasional, Lakukan Penyesuaian Jabatan Penyuluh Pertanian

Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Sekretariat Daerah menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti kebijakan nasional terkait penyesuaian Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen daerah dalam memastikan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur tersebut dihadiri oleh unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Bagian Organisasi Setkab Kutai Timur.

Pembahasan difokuskan pada tindak lanjut Surat Kementerian Pertanian serta berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian. Berdasarkan ketentuan tersebut, terhitung mulai 4 Februari 2026, Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian ditetapkan sebagai jabatan fungsional tertutup dan hanya dapat diduduki oleh ASN di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam forum tersebut disampaikan bahwa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur masih terdapat dua ASN yang berstatus sebagai Penyuluh Pertanian, yang merupakan hasil penyetaraan jabatan pada tahun 2021. Keberadaan jabatan tersebut perlu segera disesuaikan agar selaras dengan regulasi terbaru dan menghindari potensi permasalahan administratif di kemudian hari.

Berdasarkan hasil kajian Bagian Organisasi melalui analisis jabatan serta mempertimbangkan kebutuhan organisasi, rapat menyepakati untuk melakukan pengalihan jabatan terhadap kedua ASN dimaksud ke dalam jabatan pelaksana yang sesuai, yaitu Penelaah Teknis Kebijakan.

Sekretaris Daerah dalam arahannya menegaskan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga tertib administrasi, kepastian status kepegawaian, serta harmonisasi kebijakan pusat dan daerah. Selain itu, BKPSDM diminta segera memproses penyesuaian administrasi kepegawaian dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penempatan dan penugasan ASN yang bersangkutan.

Dengan jumlah ASN terdampak yang sangat terbatas, penyesuaian ini diharapkan dapat berjalan cepat dan lancar tanpa mengganggu kinerja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola manajemen ASN yang profesional, adaptif, dan selaras dengan kebijakan nasional.