OPINI : "Pasca Penyederhanaan Birokrasi: Ketika Jabatan Berubah, Tetapi Pekerjaan Belum Berubah"

Oleh: Slamet Subagyo, Ketua Tim Kerja Subtansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Penyederhanaan birokrasi telah membawa perubahan besar dalam wajah organisasi pemerintahan. Struktur yang sebelumnya bertingkat dan hierarkis mulai dirampingkan, sebagian jabatan administrator dan pengawas dialihkan ke dalam Jabatan Fungsional, dan organisasi pemerintah diarahkan menjadi lebih sederhana, adaptif, profesional, serta berbasis kompetensi.

Secara konseptual, arah tersebut merupakan bagian penting dari transformasi birokrasi. Pemerintahan modern tidak semata-mata membutuhkan banyak jenjang jabatan, tetapi membutuhkan aparatur yang mampu bekerja berdasarkan kompetensi, keahlian dan profesionalisme. Namun setelah kebijakan tersebut berjalan, terdapat satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan: apakah yang benar-benar berubah hanya struktur organisasinya, atau sudahkah cara kerja pemerintah juga berubah?

Pertanyaan ini penting karena mengubah struktur relatif lebih mudah dibandingkan mengubah cara kerja. Struktur dapat diubah melalui regulasi, nomenklatur jabatan dapat disesuaikan, dan jabatan struktural dapat dialihkan menjadi jabatan fungsional. Tetapi budaya kerja, pola penugasan, distribusi pekerjaan, hubungan kewenangan, dan cara organisasi memanfaatkan kompetensi seseorang tidak serta-merta berubah hanya karena nomenklatur jabatannya berubah.

Di sinilah persoalan sebenarnya berada.

 

Jabatan Berubah,

Cara Kerja Jangan Sampai Tetap Sama

Jabatan Fungsional pada hakikatnya dibangun untuk menghadirkan profesionalisme dalam birokrasi. Seorang pejabat fungsional diharapkan bekerja berdasarkan keahlian tertentu dan menghasilkan pekerjaan yang memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Seorang Analis Kebijakan, misalnya, semestinya memiliki ruang untuk melakukan analisis permasalahan, menyusun alternatif kebijakan, memberikan rekomendasi, serta melakukan evaluasi kebijakan. Demikian pula jabatan fungsional lainnya yang memiliki karakteristik pekerjaan dan kompetensi profesional masing-masing.

Namun pertanyaan berikutnya adalah: apakah organisasi telah memberikan ruang kerja yang sesuai dengan karakteristik tersebut?

Jika seorang pejabat fungsional masih lebih banyak melakukan pekerjaan administratif rutin, melaksanakan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kompetensi intinya, atau tetap bekerja dalam pola komando sebagaimana ketika menduduki jabatan struktural, maka yang perlu dilakukan bukan mempertanyakan keberadaan jabatan fungsional, melainkan mengevaluasi apakah jabatan dan pekerjaan telah dirancang secara tepat.

Secara administratif seseorang mungkin telah berada dalam jabatan fungsional, tetapi dalam praktik masih bekerja dengan pola pikir, pola penugasan dan hubungan kerja yang sangat struktural. Kondisi semacam inilah yang sering digambarkan sebagai “fungsional rasa struktural”.

 

Persoalannya Bukan Struktural atau Fungsional

Menurut saya, perdebatan mengenai apakah jabatan struktural atau fungsional yang lebih baik bukanlah inti persoalannya. Keduanya merupakan instrumen dalam organisasi.

Yang jauh lebih penting adalah apakah jabatan tersebut memang dibutuhkan organisasi, apakah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik jabatannya, apakah kompetensi yang dimiliki sesuai dengan pekerjaan, dan apakah pekerjaan tersebut memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Inilah perspektif yang menjadi bagian dari ruang kerja Kelembagaan dan Analisis Jabatan.

Dalam penataan organisasi, kita tidak seharusnya memulai dari pertanyaan, “berapa banyak jabatan yang kita punya?” Kita harus memulai dari pertanyaan, “apa yang harus dikerjakan organisasi?”

Setelah itu baru ditentukan siapa yang mengerjakan, jabatan apa yang diperlukan, kompetensi apa yang dibutuhkan, berapa beban kerjanya, dan bagaimana hasil pekerjaan tersebut memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi.

Dengan kata lain, pekerjaan harus lebih dahulu jelas, kemudian jabatan dibentuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bukan sebaliknya.

 

Anjab dan ABK

Bukan Sekadar Dokumen Administrasi

Dalam konteks inilah Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) memiliki posisi strategis. Anjab dan ABK seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen administratif untuk menghitung kebutuhan pegawai.

Keduanya harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: fungsi apa yang harus dilaksanakan, pekerjaan apa yang dibutuhkan, berapa beban kerjanya, kompetensi apa yang diperlukan, siapa yang paling tepat melaksanakan pekerjaan tersebut, dan jabatan apa yang sesuai?

Karena itu, setiap perubahan organisasi akibat penyederhanaan birokrasi semestinya diikuti dengan peninjauan kembali Anjab dan ABK.

Alur penataannya harus jelas:

Urusan Pemerintahan → Tugas dan Fungsi → Proses Bisnis → Fungsi → Pekerjaan → Anjab → ABK → Kebutuhan Jabatan → Kompetensi → Kinerja.

Dalam rangkaian tersebut, jabatan merupakan instrumen organisasi, bukan tujuan akhir.

 

Kita Tidak Kekurangan Jabatan,

Kita Membutuhkan Kejelasan Pekerjaan

Salah satu konsekuensi yang perlu diantisipasi dari penyederhanaan birokrasi adalah ketidaksesuaian antara jabatan dan pekerjaan.

Ketika jumlah pejabat fungsional bertambah, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya berapa banyak JF yang tersedia, tetapi apakah pekerjaan profesional yang sesuai dengan jumlah dan jenis JF tersebut benar-benar tersedia dalam organisasi?

Jika tidak, maka dapat muncul situasi ketika jabatan fungsional tersedia, tetapi pekerjaan profesionalnya terbatas; pegawai memiliki kompetensi tertentu, tetapi kompetensinya tidak dimanfaatkan secara optimal; sementara tenaga profesional justru banyak terserap pada pekerjaan rutin dan administratif.

Padahal, organisasi pemerintahan semakin membutuhkan aparatur yang mampu memberikan nilai tambah melalui pengetahuan, analisis, pengalaman dan keahliannya.

Karena itu, yang kita perlukan bukan sekadar penambahan atau pengurangan jabatan, tetapi kejelasan pekerjaan dan kesesuaian antara pekerjaan dengan kompetensi aparatur.

 

Dari “Apa yang Dikerjakan”

Menjadi “Apa yang Dihasilkan”

Penyederhanaan birokrasi juga perlu diikuti perubahan cara memandang kinerja ASN.

Budaya kerja tidak cukup hanya berorientasi pada aktivitas. Kita perlu bergerak menuju budaya kerja yang lebih berorientasi pada hasil.

Pertanyaannya bukan hanya “apa yang sudah dikerjakan?”, tetapi juga “apa yang dihasilkan?” dan lebih jauh “apa manfaat hasil pekerjaan tersebut bagi organisasi dan masyarakat?”

Seorang pejabat fungsional yang menghasilkan analisis berkualitas, rekomendasi kebijakan yang digunakan dalam pengambilan keputusan, atau inovasi yang memperbaiki proses pelayanan, harus dapat menunjukkan kontribusinya terhadap kinerja organisasi.

Karena itu, ukuran keberhasilan tidak cukup hanya melihat jumlah aktivitas yang diselesaikan, tetapi juga kualitas, relevansi, pemanfaatan dan dampak pekerjaan. Pendekatan yang memperhatikan kualitas, dampak dan nilai tambah semakin relevan dalam organisasi yang berbasis kompetensi.

 

Membangun Birokrasi yang Tidak Sekadar Ramping

Penyederhanaan birokrasi sering dipahami sebagai upaya membuat organisasi menjadi lebih ramping. Namun organisasi yang ramping belum tentu efektif apabila proses kerjanya masih panjang. Organisasi yang memiliki sedikit struktur belum tentu adaptif apabila pengambilan keputusan masih sangat hierarkis. Demikian pula organisasi yang memiliki banyak pejabat fungsional belum tentu profesional apabila keahlian mereka tidak digunakan sesuai bidangnya.

Karena itu, ukuran keberhasilan penyederhanaan birokrasi tidak cukup berhenti pada berapa banyak struktur yang disederhanakan.

Kita perlu melihat apakah koordinasi menjadi lebih sederhana, proses kerja lebih cepat, keputusan lebih tepat, kompetensi ASN lebih termanfaatkan, pekerjaan lebih jelas, dan kinerja organisasi meningkat.

Jika hal tersebut belum sepenuhnya tercapai, maka agenda reformasi birokrasi sesungguhnya belum selesai.

 

Saatnya Menata Kembali Pekerjaan dan Jabatan

Pemerintah Daerah perlu melihat kembali hubungan antara struktur organisasi, tugas dan fungsi, proses bisnis, pekerjaan, jabatan, kompetensi, beban kerja dan kinerja.

Pemetaan tersebut penting untuk menemukan pekerjaan yang tumpang tindih, pekerjaan yang belum memiliki penanggung jawab yang jelas, jabatan yang belum memiliki beban kerja memadai, kompetensi pegawai yang belum dimanfaatkan secara optimal, maupun pekerjaan administratif yang terlalu banyak dibebankan kepada jabatan profesional. Dari sana, kebutuhan jabatan dan pegawai dapat ditentukan secara lebih rasional.

Bagi Bagian Organisasi, khususnya dalam substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan, hal ini menjadi tantangan sekaligus ruang untuk memperkuat peran strategis penataan organisasi. Tugas kelembagaan tidak cukup berhenti pada penyusunan struktur dan nomenklatur perangkat daerah. Kita perlu memastikan bahwa struktur memiliki fungsi yang jelas, fungsi diterjemahkan dalam proses bisnis, proses bisnis menghasilkan pekerjaan, pekerjaan memiliki jabatan yang tepat, dan jabatan tersebut diisi ASN dengan kompetensi yang sesuai.

Dengan demikian:

Menata organisasi berarti menata pekerjaan.
Menata pekerjaan berarti menata jabatan.
Menata jabatan berarti memastikan kompetensi ASN digunakan secara tepat.

Dan seluruhnya bermuara pada peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

 

Birokrasi Masa Depan Adalah Birokrasi yang Menghargai Keahlian

Kita tidak mungkin terus membangun birokrasi dengan paradigma bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar kontribusinya. Dalam organisasi modern, kontribusi tidak selalu ditentukan oleh posisi dalam struktur.

Seorang analis memberikan kontribusi melalui kualitas analisisnya, seorang perencana melalui kualitas perencanaan, seorang pranata komputer melalui sistem yang dibangunnya, seorang auditor melalui kualitas pengawasannya, dan berbagai profesi lainnya melalui keahlian masing-masing.

Karena itu, tantangan ke depan bukan hanya menciptakan birokrasi yang lebih sedikit struktur, tetapi birokrasi yang lebih banyak menghasilkan keahlian dan nilai tambah.

Penutup

Penyederhanaan birokrasi pada akhirnya bukan sekadar persoalan menghapus jenjang jabatan. Ia merupakan perubahan cara berpikir tentang organisasi: dari organisasi yang bertumpu pada hierarki menuju organisasi yang bertumpu pada fungsi; dari jabatan menuju pekerjaan; dari perintah menuju kolaborasi; dari aktivitas menuju hasil; dan dari sekadar menempatkan pegawai menuju pemanfaatan kompetensi.

Karena itu, pekerjaan rumah Pemerintah Daerah setelah penyederhanaan birokrasi bukan sekadar menjawab:

“Berapa banyak jabatan struktural yang sudah kita sederhanakan?”

Tetapi jauh lebih penting: “Setelah struktur disederhanakan, apakah pekerjaan kita menjadi lebih jelas, kompetensi ASN lebih termanfaatkan, proses kerja lebih sederhana, dan kinerja organisasi menjadi lebih baik?”

Jika jawabannya belum sepenuhnya, maka di situlah agenda penataan birokrasi berikutnya harus dimulai.

Sebab birokrasi yang baik bukan birokrasi yang sekadar memiliki struktur yang ramping, tetapi birokrasi yang mampu memastikan orang yang tepat mengerjakan pekerjaan yang tepat, dengan kompetensi yang tepat, untuk menghasilkan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (Sbg@16/09/26)