Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mulawarman tersebut dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Idham Cholid, M.Pd., mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Rizali Hadi.
Seminar diawali dengan laporan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Herwin, S.E., yang menyampaikan perkembangan penyusunan Naskah Akademik sekaligus tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan seminar akhir.
Dalam laporannya, Herwin menjelaskan bahwa penataan kelembagaan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mewujudkan organisasi pemerintahan yang efektif, efisien, proporsional, serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Ia menguraikan bahwa penyusunan Naskah Akademik telah melalui sejumlah tahapan, termasuk Seminar Awal pada 21 Oktober 2026 yang menjadi forum pembahasan awal dan penjaringan masukan dari perangkat daerah.
Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan pendalaman kajian oleh Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman, dengan mempertimbangkan kondisi kelembagaan yang berlaku, pelaksanaan urusan pemerintahan, serta aspek teknis dan regulasi.
Melalui Seminar Akhir ini, Herwin berharap rekomendasi penataan kelembagaan dapat memperoleh validasi dan masukan akhir, sehingga dokumen yang dihasilkan memiliki dasar akademik dan pertimbangan kebijakan yang objektif, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Sekda Tekankan Penataan Organisasi Berbasis Kebutuhan
Menyampaikan arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, Asisten Administrasi Umum Idham Cholid, M.Pd menegaskan bahwa penataan kelembagaan tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan struktur atau nomenklatur organisasi.
Lebih dari itu, penataan harus diarahkan untuk membangun perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, memiliki pembagian tugas yang jelas, serta didukung sumber daya sesuai kebutuhan.
Dalam arahan tersebut, terdapat empat hal yang menjadi perhatian utama, yakni kesesuaian kelembagaan dengan kewenangan dan kebutuhan daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, kesiapan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan, serta penguatan landasan hukum dan akademik setiap rekomendasi.
Penataan kelembagaan juga harus mempertimbangkan hasil evaluasi dan skoring penyelenggaraan urusan pemerintahan, intensitas beban kerja, karakteristik wilayah, serta kebutuhan pelayanan masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
Selain itu, setiap perubahan organisasi perlu memperhitungkan konsekuensinya terhadap kebutuhan jabatan, distribusi ASN, kompetensi aparatur, pembiayaan, serta dukungan sarana dan prasarana.
Melalui arahan Sekretaris Daerah tersebut, seluruh perangkat daerah didorong memberikan masukan secara objektif dan berbasis data, dengan mengutamakan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.
Tim Ahli Paparkan Hasil Kajian dan Evaluasi Tipologi
Memasuki agenda utama, Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman, yang melibatkan Dr. Justina Ade Judiarni, S.E., M.M. dan Hary Setya Nugraha, S.H., M.H., memaparkan hasil kajian akademik mengenai penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kutai Timur.
Kajian tersebut disusun sebagai landasan akademik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022.
Dalam paparannya, Tim Ahli menguraikan hasil evaluasi tipologi perangkat daerah berdasarkan kondisi objektif daerah dan perkembangan beban urusan pemerintahan.
Analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dan empiris, dengan mempertimbangkan variabel umum berupa jumlah penduduk, luas wilayah, dan kemampuan keuangan daerah, serta variabel teknis sesuai karakteristik masing-masing urusan pemerintahan.
Hasil kajian menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian tipologi sejumlah perangkat daerah agar susunan organisasi tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Meski demikian, hasil evaluasi tidak secara otomatis mengubah tipologi perangkat daerah. Penyesuaian kelembagaan tetap harus melalui tahapan pembentukan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masukan Perangkat Daerah Jadi Dasar Penyempurnaan
Seminar dilanjutkan dengan pembahasan dan tanggapan dari perangkat daerah terkait terhadap hasil kajian dan rekomendasi penataan kelembagaan.
Pembahasan mencakup kesesuaian pembagian urusan dan kewenangan, struktur dan tipologi organisasi, kebutuhan ASN, kemampuan keuangan daerah, efektivitas proses bisnis, serta keselarasan rekomendasi dengan perencanaan pembangunan dan ketentuan regulasi.
Keterlibatan perangkat daerah dalam forum tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rekomendasi tidak hanya memenuhi aspek akademik dan hukum, tetapi juga realistis untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pada akhir pembahasan, Kepala Bagian Organisasi Herwin menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang telah dibahas harus ditindaklanjuti secara konkret. Substansi yang masih memerlukan koreksi atau pendalaman harus dilengkapi dengan data, analisis, serta dasar hukum yang memadai.
Perangkat daerah terkait diharapkan melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan, sementara Tim Ahli LPPM Universitas Mulawarman melakukan penyempurnaan akhir Naskah Akademik berdasarkan masukan hasil seminar.
Bagian Organisasi selanjutnya mengoordinasikan dan memvalidasi hasil penyempurnaan bersama Tim Ahli, serta berkoordinasi dengan Bagian Hukum dalam persiapan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
Hasil pembahasan juga diarahkan untuk dituangkan dalam berita acara dan matriks tindak lanjut yang memuat substansi rekomendasi, catatan penyempurnaan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian.
Melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap penyusunan Naskah Akademik ini menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan perangkat daerah yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien.
Penataan kelembagaan tersebut pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.
0 comments:
Posting Komentar