BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan menjadi tuan rumah dalam kegiatan asistensi dan praevaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) yang dilaksanakan pada Selasa, 6 Mei 2025. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta seluruh perwakilan pemerintah kota/kabupaten se-Kalimantan Timur.
Adapun daerah yang turut serta dalam kegiatan strategis ini meliputi Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Bontang, serta Pemerintah Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, dan Penajam Paser Utara.
Kegiatan berlangsung di Kantor Wali Kota Balikpapan dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat untuk memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh di tingkat daerah, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, perwakilan dari Kemenpan RB menyampaikan bahwa asistensi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja, dan penguatan Zona Integritas. Melalui forum ini, diharapkan nilai akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kaltim dapat meningkat signifikan.
“Kami berharap asistensi ini dapat mendorong peningkatan nilai SAKIP dan RB di masing-masing daerah, serta memperluas jangkauan unit kerja yang mampu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” ujar perwakilan Kemenpan RB.
Kegiatan ini juga dipandu oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang turut berperan aktif dalam memberikan pendampingan teknis serta menjembatani koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Forum diskusi dalam kegiatan ini menjadi sarana bagi perwakilan pemda untuk saling bertukar pengalaman, membahas tantangan, serta menyampaikan progres implementasi reformasi birokrasi di daerah masing-masing. Tidak hanya menjadi wadah asistensi teknis, kegiatan ini juga dimaknai sebagai bentuk penguatan sinergi dan kolaborasi antardaerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama dari seluruh peserta untuk terus mendorong transformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi pelopor dalam menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani, demi mendukung agenda pembangunan nasional dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
0 comments:
Posting Komentar